Unjuk Rasa 4.000 Aparat Desa Kuningan Dipastikan Gagal, Ini Penyebabnya

INILAHKUNINGAN- Agenda aksi damai ribuan aparatur pemerintah desa se Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menuntut kesejahteraan dan perlindungan hokum kepada eksekutif dan legislative, di Gedung DPRD Kuningan pada 5 Mei 2025, sepertinya akan gagal.

Dimediasi Asosiasi Pemerintahan Desa Se Indonesia (Apdesi) Kuningan, di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kuningan, Selasa (22/04/2025), tuntutan PPDI Kuningan menemui titik terang.

Terungkap tuntutan PPDI Kuningan tersebut, sebenarnya sudah diwujudkan Pemkab Kuningan, melalui DPMD Kuningan tanpa harus diusulkan dan diminta oleh pemerintahan desa.

Ketiga tuntutan tersebut, Ialah perlindungan hokum terhadap pemdes, perbup tenrtang ergama perangkat desa, dan hak aparatur pemdes melalui siltap secara tepat waktu dan sudah setara Pegawai Negara Sipil (PNS).

“Kita upayakan koordinasi persuasif bersama PPDI. Hasilnya, terjawab sudah oleh Kepala DPMD Kuningan, bahwa 3 poin tuntutan itu, sebenarnya sudah dilaksanakan oleh DPMD,” terang Sekjen Apdesi Kuningan, Umar Hidayat, usai Audiensi, kepada InilahKuningan

Tapi beberapa tuntutan diakui Umar Hidayat masih dalam kajian-kajian DPMD Kuningan. Diantaranya kesejahteraan, THR,  JHT aparatur pemdes serta insentif RT/RW dan Linmas. Tuntutan tersebut, tengah diperhatikan DPMD secara bertahap sesuai regulasi. Apalagi kondisi APBD Kuningan sedang tidak sehat.

“Harapan kami, sehubungan tuntutan kita sudah tersampaikan kepada Pemda melalui DPMD Kuningan ini, maka kepada temen sejawat kepala desa dan temen temen perangkat desa melalui PPDI Kuningan, yang rencana aksi damai pada 5 Mei 2025, untuk pertimbangkan, dan tidak harus dilaksanakan,” tandas Umar Hidayat

Ketua DPC PPDI Kabupaten Kuningan Ade Sudiman menyatakan, PPDI pada 5 Mei 2025 tidak akan ikut gelar aksi damai ke Gedung DPRD Kuningan. Meski begitu, PPDI secara perwakilan tetap akan menghadap kepada ketua DPRD secara persuasif untuk menyampaikan aspirasi./tat azhari