INILAHKUNINGAN- Situasi di Gedung DPRD Kuningan terasa menegangkan, menyusul digulirnya Rapat Pimpinan DPRD Kuningan, terkait Pansus Gagal Bayar APBD Kuningan Tahun 2022, di Ruang Ketua DPRD Kuningan, Jumat (10/9/2023). Selain 4 pimpinan DPRD, tampak mengikuti Sekretaris DPRD Ade Nurdijanto, lengkap para kepala bagian setwan.

Sayang, rapim sejak pukul 09.00 itu, dilaksana secara tertutup. Bahkan, pintu masuk menuju komplek ruang pimpinam DPRD juga tertutup dan dijaga ketat security. Para jurnalis yang hendak meliput rapim, pun terpaksa menunggu di Press Room DPRD Kuningan.

Baca Juga:
Tolak Pembubaran PDAU Kuningan, Ini Penawaran Solusi PSI
Komisi II DPRD Kuningan Usulkan Bubarkan PDAU Atau Ganti Direktur
Diserbu warga, Dessy Ratnasari Berbagi Pangan Di Taman Cirendang Kuningan

“Mohon maaf, memang ini (Rapim, red) tertutup,” kata Eman Felani, Komandan Security DPRD Kuningan kepada InilahKuningan

Seperti diketahui, 5 bahkan 7 Fraksi kecuali PDIP, tengah mendorong kuat agar pimpinan DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Gagal Bayar Pemda Kuningan dengan nilai utang Rp94 miliar. Di sisi lain bahkan tersiar utang Pemda tahun anggaran 2022 mencapai ratusan miliar rupiah.

Desakan tersebut mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Namun ada pula pihak-pihak yang tidak setuju dibentuk Pansus. Pansus sendiri dibuat dalam rangka menelusuri dan mencari solusi terbaik oleh lembaga DPRD, apa yang sebenarnya menjadi penyebab pasti terjadinya gagal bayar Pemda Kuningan, terhadap sejumlah program. (muh)