Tegang! Partai Golkar Ajari Ketua DPRD Kuningan Ilmu BPS

INILAHKUNINGAN– Mantan Ketua DPD Partai Golkar Kuningan, yang kini menjadi Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Yudi Budiana tertawa mendengar kritik Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy atas laju pertumbuhan ekonomi Kuningan hingganaik  2 digit hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS), yang dipuji oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian.

Ia bingung, pejabat publik sekelas Ketua DPRD justru tidak terima hasil positif tersebut. Mirisnya, membandingkan fakta tingginya harga telur di pasar.

“Keraguan Nuzul Rachdy itu, tidak berdasar. Sangat disayangkan. Justru, lembaga negara seperti BPS ini, punya dasar hukum dan kredibilitas kuat. Dipuji juga Mendagri,” sindir Yudi Budiana, yang juga Mantan Ketua DPRD Kuningan itu, Rabu (5/11/2025) kepada InilahKuningan

Dijelaskan Yudi Budiana, posisi BPS diatur dan dilindungi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Statistik serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. Karena itu, data yang dirilis BPS merupakan data resmi Pemerintah Indonesia yang menjadi acuan utama dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Data BPS dihasilkan melalui metode ilmiah dan proses yang terstruktur. Jadi rasanya tidak mungkin kalau BPS mengeluarkan data secara sembarang,” ujarnya.

Yudi menjelaskan, jika ada pihak yang meragukan angka pertumbuhan ekonomi Kuningan pada kuartal II tahun 2025, perlu dipahami bahwa penghitungan statistik BPS dilakukan dengan standar internasional.

“Perhitungan pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB), yakni penjumlahan nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi di wilayah tertentu. Jadi tidak bisa hanya dilihat dari satu komponen saja, misalnya karena harga telur naik,” kata Yudi.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dihitung secara agregat dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, dan faktor-faktor lainnya.

Sebagai pembanding, ia menyinggung pada masa pandemi Covid-19, Kabupaten Kuningan justru menjadi salah satu dari tiga daerah di Jawa Barat yang masih mencatat pertumbuhan ekonomi positif.

“Itu karena struktur ekonomi Kuningan berbasis pertanian yang tahan guncangan, adanya belanja pemerintah, dukungan sosial ekonomi yang efektif, serta semangat gotong royong masyarakat menjaga perputaran ekonomi lokal,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Yudi menilai keraguan Ketua DPRD terhadap data BPS tidak memiliki argumentasi yang tepat.

“Saya pikir keraguan Pak Nuzul tersebut tidak berdasarkan argumentasi yang kuat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, BPS menghitung PDB secara kuartalan dan tahunan melalui tiga pendekatan, yakni lapangan usaha, pengeluaran, dan pendapatan. Saat ini, Indonesia menggunakan dua pendekatan utama: lapangan usaha dan pengeluaran.

“BPS selalu berupaya agar pengumpulan dan pengolahan data dilakukan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak pantas kalau ada pejabat publik yang meragukannya,” pungkas Yudi./tat azhari