Tega! Mobdin 4 Pimpinan DPRD Kuningan Rp3 Miliar Menyakiti Rakyat

INILAHKUNINGAN- Kritik keras dilontar Ketua Umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Renis Amarulloh, terkait mencuatnya kembali isu pembelian mobil dinas (mobdin) 4 Pimpinan DPRD Kuningan, senilai Rp3 miliar.

Yang menyakitkan, rakyat dibodohi karena sebelumnya, DPRD melalui Ketua DPRD Nuzul Rachdy menyatakan, menolak pembelian mobdin baru Pimpinan DPRD Kuningan Tahun 2025.

“Sebelumnya, Ketua DPRD menyatakan ke public, tidak akan ada pengadaan mobdin baru, ternyata bertolak belakang dengan kenyataan. Ini mencerminkan inkonsistensi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi legislative,” tandas Renis Amarullah, diamini para pengurusnya, di Sekretariat PC IMM Kuningan, Sabtu (13/04/2025), kepada InilahKuningan

IMM menilai pembelian mobdin baru Pimpinan DPRD, adalah bentuk pemborosan tidak etis, mengingat Pemkab Kuningan sendiri tengah menghadapi tantangan keuangan. Saat efisiensi anggaran menjadi keharusan, belanja kendaraan mewah justru menunjukkan insensitifitas terhadap kondisi fiskal dan realitas sosial masyarakat.

“DPRD sebagai wakil rakyat, seharusnya memberi teladan dalam penghematan anggaran. Pengadaan kendaraan dinas dengan nilai fantastis, jelas mencoreng semangat reformasi birokrasi dan rasionalitas penggunaan APBD,” katanya

Pembelian mobdin Pimpinan DPRD Kuningan 2025, semakin memperkuat persepsi bahwa lembaga legislatif tidak lagi berpihak pada rakyat. Ketika kepercayaan publik mulai menipis, kebijakan-kebijakan populis tanpa substansi hanya akan memperdalam jurang antara penguasa dan masyarakat.

Maka, IMM menuntut agar Pemkab Kuningan dan DPRD lebih peka terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam kondisi banyak warga masih bergelut dengan kesulitan hidup, kebijakan semacam ini terkesan konyol dan mencederai akal sehat publik. Pemerintah daerah seharusnya mampu membaca situasi dan bertindak bijak, bukan menciptakan polemik baru.

Kami mendesak agar kebijakan ini dievaluasi secara terbuka, dan semua pihak terlibat menunjukkan tanggung jawab moral terhadap rakyat yang mereka wakili. “Ingat, IMM akan terus mengawal isu ini demi terciptanya pemerintahan daerah lebih bersih, adil, dan berpihak pada rakyat,” tutup Renis Amarullah, nada tinggi./tat azhari