INILAHKUNINGAN- Tidak mau disalahkan dari penetapan RAPBD Tahun 2023 semalam, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kuningan, H Ujang Kosasih, angkat bicara. Ia pun membongkar fakta alur sebenarnya sebelum penetapan RAPBD 2023, termasuk pertemuan pimpinan DPRD dengan Bupati Kuningan, di Kantor PDIP Kuningan.

Menurut Ujang Kosasih, sebelum rapat paripurna malam, sore pukul 16.00, para ketua fraksi dan pimpinan DPRD rapat konsultasi. Disampaikan pandangan dari seluruh fraksi. Diakui, beberapa fraksi seperti Fraksi PKS, PPP, Demokrat, Golkar, PAN dan Gerindra Bintang meminta nomenklatur belanja tanah Jalan Lingkar Timur Selatan (Timsel) pada RAPBD 2023 Rp30 miliar agar tidak muncul atau ditiadakan.

Hasil rapat konsultasi tersebut, juga meminta pimpinan DPRD agar menyampaikan hal itu kepada Bupati Kuningan. “Akhirnya, rapat konsultasi di skor. Pimpinan DPRD, ada saya, Pak Nuzul Rachdi dan Pak Dede Ismail, bergegas meninggalkan ruang rapat untuk menemui bupati. Yang kebetulan saat itu, bupati tengah berada di Kantor DPC PDIP Kuningan,” tutur Ujang Kosasih, Kamis (01/12/2022), kepada InilahKuningan

Dalam ruangan khusus di kantor PDIP, lanjut Ujang, pimpinan DPRD menyampaikan hasil rapat konsultasi sementara fraksi-fraksi itu. Meskipun pada prinsipnya, semua fraksi di DPRD siap hadir mengikuti rapat paripurna. Meskipun ada usulan peniadaan nomenklatur belanja tanah Rp30 miliar itu.

Bupati pun menjawab, dengan menjelaskan rencana realisasi anggaran pembebasan tanah pada Desember 2022, dari APBD Perubahan 2022. Bupati menyampaikan optimisme, bahwa anggaran Rp30 miliar Tahun 2022 bisa tuntas pada Desember 2022.

Bupati juga menyampaikan estimasi, bahwa kemungkinan besar di awal Tahun 2023 juga masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan lahan Jalan Lingkar Timsel sudah menanti harus menerima pembayaran dari Pemkab Kuningan. Jadi masyarakat yang tanahnya kena pembebasan lahan untuk jalan itu, di awal Tahun 2023 sudah menunggu penyelesaian pembayaran.

“Atas dasar itu, bupati tetap dalam keputusan pembebasan lahan Jalan Lingkar Timsel Tahun 2023 harus kembali dianggarkan,” katanya

Kemudian pimpinan DPRD juga menanyakan, karena di fraksi DPRD berkembang pertanyaan bagaimana penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Timsel setelah pembebasan tanah, apakah anggarannya sudah ada jaminan dari pemerintah pusat, ternyata jawabannya bupati mengaku sudah berkomunikasi dengan Koordinator Investasi Kementrian PU.

Saat bupati menanyakan anggaran pembangunan Jalan Lingkar Timsel dari pemerintah pusat, justru kementrian menanyakan balik ke Kuningan, bagaimana pembebasan tanahnya sudah selesai belum. “Dari situlah, Pemkab Kuningan

berkesimpulan bahwa pembebasan tanah harus segera selesai. Lalu kita bisa sampaikan ke kementrian, bahwa pembebasan tanah sudah siap selesai,” ujar Politisi asal Desa Dukuh Tengah, Maleber ini

Setelah mendapat penjelasan bupati, masih lanjut Ujang, pimpinan DPRD kembali ke gedung DPRD. Penjelasan bupati, pun disampaikan ketua DPRD ke fraksi-fraksi. Sekaligus memberikan seluasnya kepada fraksi agar menyampaikan pandangan atau pendapatnya di ruang paripurna supaya terdengar langsung oleh bupati.

Terkait sikap fraksi-fraksi, pimpinan DPRD sendiri tentu mengapresiasi karena itu hak setiap fraksi. Itu bagian dari dinamika. “Setelah itu, rapat konsultasi ditutup, dilanjut rapat paripurna,” katanya

Ia bersyukur, seluruh fraksi di DPRD mengikuti rapat paripurna. Lengkap anggotanya, ada 49 orang. Hanya kebetulan Ketua Fraksi Demokrat Kang Toto Hartono masih sakit sehingga tidak bisa hadir.

Perlu diketahui juga, bahwa paripurna yang diputuskan juga bukan hanya RAPBD 2023. Sebelumnya seluruh fraksi, menyepakati penetapan Raperda Pondok Pesantren dan Ketahanan Keluarga. “Sebelum rancangan ditetapkan, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan atau kalimat akhirnya. Dan, itu semua secara tersurat ada dalam laporan badan anggaran atau banggar,” katanya lagi

Kalau saya harus klasifikasi, fraksi PDIP setuju RAPBD 2023 disahkan tanpa catatan. Begitu fraksi PKB menyampaikan sangat menghormati perbedaan pandangan dan sikap setiap fraksi. PKB hanya ingin mengajak eksekutif dan legislatif untuk menjunjung tinggi sikap kenegarawanan. “Kami ingin ini jadi pembelajaran berharga. Selanjutnya fraksi PKB menyetujui penetapan RAPBD 2023. Hanya itu,” aku Ujang

Kemudian fraksi Gerindra Bintang juga setuju dengan catatan nomenklatur Rp30 miliar di APBD Perubahan 2022 harus terealisasi atau terserap. Begitu fraksi PAN sama dengan Gerindra Bintang.

Adapun fraksi PKS menolak untuk disahkan jika nomenklatur belanja tanah Rp30 miliar masih tertera dalam RAPBD 2023. “PKS langsung menolak. Bahkan, sesaat sebelum penetapan RAPBD 2023 fraksi PKS sudah WO,” tuturnya

Fraksi PPP sebenarnya RAPBD 2023 setuju disahkan dengan catatan nomenklatur modal tanah Rp30 miliar ditiadakan. Begitu fraksi Demokrat, Golkar sama kalimatnya seperti itu. “Tapi semua fraksi terkecuali PKS yang WO, tetap ada di ruang paripurna. Selanjutnya, oleh ketua DPRD sebagai pimpinan sidang ditanyakan, apakah setuju untuk RAPBD 2023 ditetapkan, jawaban semua fraksi setuju, lalu di ketuklah palu penetapan,” kata Ujang

Masyarakat harus tahu, yang terjadi seperti itu. Bukan perkara menang atau kalah, tapi faktanya seperti itu. Masyarakat juga harus mengetahui persis apa yang terjadi dalam dinamika penetapan RAPBD 2023. Apalagi ada masyarakat yang sangat menunggu RAPBD 2023 ditetapkan, kemudian belanja modal tanah ada didalamnya. Siapa itu, ialah masyarakat yang mau mendapat pembayaran tanah untuk Jalan Lingkar Timsel.

Bahkan menurut Ujang, masyarakat umumnya juga menunggu, karena kalau RAPBD 2023 tidak ditetapkan tadi malam, sampai pukul 24.00, akan ada sangsi yang akan diterima oleh Kabupaten Kuningan. “Juga belanja-belanja pembangunan untuk masyarakat juga ditunggu. Maka, masyarakat umumnya menunggu RAPBD 2023 segera ditetapkan supaya tidak terjadi permasalahan,” pungkasnya./tat azhari