Soal OTT Walikota Bekasi, Firli Bahuri Bantah Berpolitik

oleh -
Photo: Firli Bahuri

INILAHKUNINGAN- Munculnya pernyataan putri Walikota Bekasi Rahmat Effendi di Acara Partai Golkar, bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap ayahnya, hanya membunuh karakter dan memang mengincar Partai Golkar, ditanggapi santai Ketua KPK RI, Firli Bahuri.

Firli justru mengucapkan terima kasih atas perhatian masyarakat kepada KPK. KPK terus bekerja. Tapi KPK sangat menyadari, bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakoni oleh satu lembaga, atau satu orang termasuk KPK sendiri.


“KPK ingin memastikan bahwa semua informasi dari masyarakat, kami perhatikan. Tentu kami pelajari dan dalami, termasuk keterangan informasi dari masyarakat yang disampaikan langsung ke KPK,” kata Firli, Senin (10/01/2022), kepada InilahKuningan

KPK berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi dan tidak pernah berhenti sampai Indonesia bersih dari praktik praktik korupsi. “Siapapun pelakunya, kami tidak pandang bulu. Jika cukup bukti karena itu prinsip kerja KPK,” tegas Firli

BACA JUGA :  KPK Cium Ada Korupsi Minyak Goreng Jadi Barang “Gaib”

KPK memahami keinginan masyarakat untuk pemberantasan korupsi. Sebab itu, KPK terus bekerja mengumpulkan keterangan dan bukti bukti. Tolong berikan waktu untuknya bekerja. Nanti pada saatnya, KPKpasti memberikan penjelasan secara utuh setelah pengumpulan keterangan dan barang bukti sudah selesai.

“Karena kita bekerja berdasarkan bukti-bukti. Dan, dengan bukti-bukti tersebutlah membuat terangnya suatu peristiwa pidana korupsi dan menemukan tersangka,” jelas dia

KPK hanya akan menetapkan seseorang sebagai  tersangka berdasarkan bukti yang cukup. KPK memegang prinsip the sun rise and the sun set principle, seketika seseorang menjadi tersangka, maka harus segera diajukan ke persidangan peradilan. Saat ini para tersangka KPK tidak perlu menunggu waktu lama untuk disidangkan di peradilan.

BACA JUGA :  Daya Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri: Andil Insan Pers Besar

KPK bekerja berpedoman kepada asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK sebagaimana diamanatkan dalam UU No 19 tahun 2019. Diantaranya kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum, transparan, akuntabel, proporsionalitas, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kami masih terus bekerja, dan KPK akan memberikan penjelasan kepada publik setiap perkembangan penyidikan dan penuntutan,” kata Firli

Ia juga ingin memberikan pemahaman, bahwa seseorang menjadi tersangka bukan karena ditetapkan oleh KPK, bukan asumsi, bukan juga berdasarkan opini atau kepentingan  politik. KPK tidak ikut opini atau kepentingan politik, karena KPK tidak ingin dan tidak akan terlibat dalam politik.

BACA JUGA :  Orkestrasi Pemberantasan Korupsi

KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang independen dan dalam pelaksaan tugas kewenanganya tidak terpengaruh pada kekuasaan manapun.

“Mohon untuk  dipahami juga, bahwa sebagaimana dimaksud dalam  undang undang,  tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana,” jelas Firli Bahuri

Jadi tugas penyidik KPK bekerja mencari dan mengumpulkan keterangan saksi, barang  bukti  dan dengan bukti- bukti tersebut membuat terangnya suatu petistiwa pidana guna menemukan tersangkanya.

“Karena ingat, KPK tidak akan pernah pandang bulu. Karena itu, prinsip kerja KPK,” tegas Firli lagi./tat azhari

BERITA LAINNYA

Leave a Reply