INILAHKUNINGAN– Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy tidak memungkiri bahwa 4 Pimpinan DPRD Kuningan telah sepakat menolak pengadaan mobil dinas (mobdin) baru sekitar Rp3 miliar, sebagai bentuk efisiensi kondisi memprihatinkan APBD Kuningan.

Penolakan Mobdin Pimpinan DPRD Kuningan, tertuang resmi dalam surat pernyatan resmi berkops DPRD Kuningan Nomor 900/169/DPRD, yang ditandatangani oleh 4 PImpinan DPRD, pada 11 Februari 2025. Yaitu Nuzul Racdhdy, H Ujang Kosasih, Dwi Basyuni Nasir dan Saw Tresna Septiani.

Baca Juga:
Golkar Ingatkan Bupati Kuningan Soal Gagal Bayar APBD 2025, Harnida: Jangan Terulang!
Belum Mandiri, Kebudayaan Kuningan Masih Digendong Disdikbud, Toto: Tidak Jelas Arah!
Waspada Golkar, Banteng Mulai Siaga Rebut Kursi Bupati Kuningan 2029

“Soal mobil dinas yang lebih tau pemda, dalam hal ini BPKAD dan Asda 2 Setda. Kami pimpinan berempat sudah bersepakat untuk tidak mengambil mobil dinas dan ada pernyataan tertulis dari 4 pimpinan DPRD,” ungkap Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, Selasa (15/04/2025), kepada InilahKuningan

Tapi kalau Pemda Kuningan berpandangan lain dengan pertimbangan efisiensi, Ia tentu menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

“Sebagaimana kita maklum bahwa hak protokoler Pimpinan DPRD diatur oleh PP No 18 tahun 2017. Kita hanya melaksanakan peraturan perundang undangan,” ujar Politisi Senior PDIP Kuningan itu./tat azhari