KUNINGAN — Apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang digelar Pemerintah Kabupaten Kuningan, Selasa (4/11), ditindaklanjut Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kuningan, dengan memperketat patroli di seluruh kawasan hutan. Bahkan menyiagakan personel selama 24 jam di titik rawan. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi bencana longsor dan banjir di tengah meningkatnya curah hujan di wilayah setempat.

Administratur KPH Perhutani Kuningan, Ardhani Cahyaji, mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan bencana di wilayah kerja seluas hampir 29 ribu hektare. Titik-titik tersebut di antaranya berada di kawasan Subang, Jambe, dan Gunung Aci yang masuk wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Garawangi serta Luragung.

Baca Juga:
9 Atlet Tarung Derajat Kuningan Berangkat Menuju BK Porprov
“DIVA”, PNM dan Samsung Buka Jalan UMKM Batik Cirebon Go Digital
Hasil Penelitian 11 November 1817 Hari Jadi Desa Dukuh Picung, Milangkala Dirayakan 4 Hari

“Untuk Perhutani sendiri, kami sudah mengantisipasi potensi bencana sejak awal. Tidak hanya musim hujan, tetapi juga saat kemarau lalu, ketika ada ancaman kebakaran hutan. Setiap bagian hutan sudah memiliki pos siaga dan tim patroli,” ujar Ardhani.

 

Menurutnya, meski puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Desember hingga Januari, patroli rutin terus dilakukan untuk memantau kondisi hutan, terutama di kawasan dengan kemiringan tinggi dan risiko longsor besar. Setiap kejadian di lapangan akan segera dilaporkan ke kantor KPH agar penanganan cepat dilakukan.

“Kami terus mengawasi lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak. Jika ada bencana, laporan akan langsung diteruskan untuk koordinasi dengan BPBD dan aparat setempat agar penanganan bisa dilakukan bersama,” jelasnya.

Baca Juga:
Milad I, Masjid Nurul Islam Peduli Karangtawang Menuju “Jogokariyan” Kuningan
Kasus Pencurian Ikan di KJA Waduk Darma, “Pelaku Gunakan Perahu dan Mobil”
Top! Talaga Biru Hingga Sideland, Wisata Outbond Kuningan Kian Populer

Ardhani menegaskan, momentum apel kesiapsiagaan menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk memperkuat sinergi lintas sektor, baik antara Perhutani, BPBD, TNI, Polri, maupun unsur pemerintahan daerah lainnya. Sinergi ini dibutuhkan agar penanganan bencana di lapangan bisa lebih cepat, terpadu, dan efektif.

Selain memperketat patroli, KPH Kuningan juga menggandeng Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam pemantauan dan pelaporan dini. Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena mereka menjadi pihak pertama yang mengetahui perubahan kondisi lingkungan di sekitar kawasan hutan.

“LMDH kami libatkan aktif untuk membantu menjaga dan melaporkan bila ada tanda-tanda bencana. Di akhir tahun ini kami juga melakukan kegiatan penanaman di lahan-lahan rawan longsor agar bisa menekan risiko bencana di musim hujan,” kata Ardhani.

Ia juga menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen memperkuat kerja sama dengan BPBD, Kodim, dan Polres Kuningan, tidak hanya dalam penanganan tetapi juga pencegahan bencana. “Kami akan terus bersinergi, bukan hanya saat terjadi bencana, tapi juga untuk upaya mitigasi agar dampaknya bisa diminimalisasi,” tegasnya.

Sebagai informasi, wilayah kerja Perhutani KPH Kuningan terbentang seluas 28.892,66 hektare, mencakup kawasan di Kabupaten Kuningan dan sebagian Kabupaten Cirebon. Kawasan ini terbagi dalam dua kelas perusahaan, yakni jati seluas 15.313 hektare dan pinus seluas 13.579 hektare, dengan fungsi utama sebagai hutan produksi dan hutan produksi terbatas.

Dengan jumlah karyawan lebih dari 150 orang, KPH Kuningan mengelola lima bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) dan 27 resort pemangkuan hutan (RPH). Melalui sumber daya tersebut, Perhutani berkomitmen menjaga kelestarian hutan sekaligus berperan aktif dalam mencegah bencana alam di Kabupaten Kuningan. (Bubud Sihabudin)