INILAHKUNINGAN- Tudingan Pemkab Kuningan, akan membangun Mushola Pendopo Kuningan Rp1 miliar dari APBD Kuningan tahun 2025, dibantah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuningan, H Deden Kurniawan Sopandi.

“Berita itu bohong, tidak benar,” tegas H Deden Kurniawan Sopandi, Senin (7/7), kepada InilahKuningan


Diakui, akan ada relokasi Mushola Al Asri Pendopo Kuningan yang semula terletak di belakang, akan dialihkan ke depan pendopo. Hanya anggaran pembangunan mushola tersebut, bukan dari APBD. Dalam perencanaan APBD, tidak tercantum pembangunan mushola pendopo.

Anggaran pembangunan mushola pendopo, bersumber dari dermawan yang peduli Kuningan. “Jadi berita itu sudah mencederai prinsip jurnalistik, karena memberikan informasi tidak berimbang. Artinya, pembangunan mushola tidak menyentuh APBD Kuningan,” ujar dia

Mushola pendopo kembali dibangun agar masyarakat mudah mengakses fasiliatas ibadah dan menjadikan pendopo terbuka untuk masyarakat umum.

Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar, juga membenarkan ada pembangunan mushola di pendopo, di sebelah depan. Mushola yang ada posisi di belakang, tertutup, kurang begitu bagus, juga kecil.

“Mudah mudahan dengan mushola baru, lebih mudah diakses masyarakat dari luar untuk memakmurkan,” harap Bupati Dian

Terkait anggaran, Bupati Dian mengakui lumayan besar, tapi tidka menyebutkan nominal. Sumber anggaran, kebetulan ada hamba Allah, sahabatnya di Jakarta ingin mendonasikan, menyisihkan rezekinya membangun mushola pendopo.

“Waktu itu, beliau ikut sholat di mushola pendopo di belakang. Setelah sholat, dia bilang kok mushola pendopo dipojok sekali, dibelakang, kecil. Maka beliau menggagas pembangunan mushola di komplek pendopo agak depan. Tentu kita bersyukur, Alhamdulillah,” ungkap Bupati Dian bercerita, seraya berhara pendopo kedepan makin hegar, musholanya makin makmur,” ungkap Bupati Dian.

Sebelumnya beredar informasi Penolakan Ketua LSM Frontal Kuningan Uha Juhana atas rencana Pembangunan Mushola Pendopo Bupati Kuningan Rp1 miliar ditengah krisis kas daerah. Informasi itu didapatnya dari Dinas PUTR Kuningan. /tat azhari