Penjamin Status 43 Karyawan PDAU Kuningan Itu Perda, Suwari: Pemecatan Tidak Sah!

oleh -
Photo: Suwari Akhmaddhian

INILAHKUNINGAN- Muncul jaminan tidak akan ada pemecatan massal karyawan Perumda Aneka usaha (PDAU) Darma Putra Kuningan dari DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kuningan, diperkuat oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Kuningan (Uniku), Suwari Akhmaddhian

Menurut dia, status Karyawan PDAU Kuningan sudah diatur jelas dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan. Dimana, dalam pasal 44 mengenai kewenangan direktur pada huruf d, mengangkat dan memberhentikan pegawai perumda berdasarkan peraturan ketenagakerjaan perumda dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


“Bahwa prasyarat pemberhentian karyawan PDAU pertama harus dilakukan secara tertulis dan beralasan sesuai ketentuan pasal 68 Perda. Kedua dilakukan oleh direktur aktif,” sebut Suwari, Jum;at (14/01/2022), kepada InilahKuningan

BACA JUGA :  PDAU Lumbung PAD, DPRD Mendesak Bentuk Pansus

Apabila tetap dilakukan pemberhentian tidak secara tertulis, tanpa alasan jelas dan bukan oleh orang yang berwenang, maka dapat dipastikan bertentangan dengan perda dan undang-undang ketenagakerjaan alias tidak sah.

“Apalagi PDAU merupakan perusahaan publik. Sehingga masalahnya, dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial,” jelas Dosen Pemerhati Kebijakan Publik ini.

Hal yang mendesak saat ini, adalah menyelamatkan PDAU dengan mengangkat Plt Direktur sesuai dengan pasal 58 Perda. Sehingga kegiatan operasional berjalan dan karyawan tenang.

BACA JUGA :  Pemberhentian 43 Karyawan PDAU Kuningan Tidak Absah, Rana: Otoritas di Bupati!

“Sebaiknya KPM atau bupati menunjuk Plt Direktur dari Pejabat Struktural PDAU.  Sehingga tidak perlu lagi adaptasi,bila dan dapat diajukan ke gan perda dan undang-undang ketenagankerjaang yang ” saran dia./tat azhari

 

 

BERITA LAINNYA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *