Pemberhentian 43 Karyawan PDAU Kuningan Tidak Absah, Rana: Otoritas di Bupati!

oleh -
Photo: Rana Suparman

INILAHKUNINGAN- Anggota Komisi II DPRD Kuningan, Rana Suparman, menilai pemberhentian Direktur Perumda Aneka Usaha (PDAU) Darma Putra Kuningan, tumpang tindih.

“Kami dengar tanggal 5 dipecat lisan oleh KPM, tanggal 7 Januari mengundurkan diri, tanggal 11 Januari ada SK pemberhentian direktur. Berarti pengunduran diri, sudah terinformasikan dipecat. Gak atau, apa latar belakangnya, bisa begitu,” kata Rana, nada bingung, Kamis (13/01/2022), kepada InilahKuningan


Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, adalah nasib 43 karyawan PDAU. Mereka diberhentikan direktur PDAU sebelum mengundurkan diri. Jadis ecara defacto, kewenangannya sebelum diberhentikan digunakan. Tinggal status hukumnya, apakah legal atau tidak. Tapi kalau melihat posisi direktur ketika itu, punya kewenangan.

BACA JUGA :  Direktur PDAU Resmi Dipecat, Komisi II: Nasib 43 Karyawan Bagaimana?

“Secara defacto diberhentikan, tapi secara deyure belum ada surat pemberhentian (karyawan,red). Karena harus sesuai ketentuan. Harus ada pesangon dan lain-lain. Harus dipenuhi,” kata dia

Ketika karyawan diberhentikan, lalu menempatkan keputusan lisan direktur itu legal, maka PDAU dalam posisi tidak punya karyawan. Sedangkan hari ini, Galery Kopi masih berjalan, Objek Wisata Waduk Darma dan objek lain, masih berjalan. Nah, status mereka itu apa.

BACA JUGA :  Penjamin Status 43 Karyawan PDAU Kuningan Itu Perda, Suwari: Pemecatan Tidak Sah!

“Itu kalau pernyataan pemberhentian lisan karyawan, legal standingnya benar. Atau sebaliknya, pernyataan lisan direktur batal demi hukum karena tidak ada legal formal atau bagaimana. Ini minta dikonfirmasi ke bagian hukum. Biar karyawan yang bekerja, dapat perlindungan hukum,” papar Rana

Analisisnya, karena pernyataan direktur tidak disertai legal formal Ia anggap tidak absah. Hanya harus diperkuat oleh KPM. KPM karena situasi darurat, KPM mereduksi keputusan lisan direktur. Sehingga perlindungan hukum karyawan terbangun.

BACA JUGA :  PDAU Lumbung PAD, DPRD Mendesak Bentuk Pansus

“Kalau sekarang, karyawan bingung. Closing statement direktur diberhentikan. Tapi kalau sekarang dia (eks direktur,red) sekarang ngomong, termasuk tanda tangan pemberhentian karyawan, nggak berlaku,” tegas Politisi PDIP asal Desa Bayuning itu

Maka, Ia sarankan ke Bupati Kuningan sebagai KPM untuk memprioritas menetapkan status karyawan berhenti atau tidak, baru sistem berjalan. DPRD tidak punya kewenangan untuk menentukan legal formal karyawan, atau direksi PDAU. Otoritas ada di KPM sebagai penentu./tat azhari  

BERITA LAINNYA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *