PDIP Klaim Pokir Ternak Sapinya Aman, Hari Ini, Komisi II DPRD Panggil Diskanak

oleh -
Photo: Nuzul Rachdi

INILAHKUNINGAN- Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdi mengaku, belum tahu persis seputar dugaan kasus korupsi dana pokir pengadaan ternak sapi, yang melibatkan beberapa Anggota DPRD Kuningan.

“Saya belum tau persis laporannya, saya sudah tugaskan Komisi II untuk memanggil diskanak (dinas perikanan dan peternakan). Jadi saya belum bisa banyak komentar terkait hal itu,” aku Nuzul Rachdi, Kamis (16/09/2021), kepada InilahKuningan




Terkait namanya tercatat sebagai pemilik pokir ternak sapi APBD Tahun 2020, kata Nuzul tidak masalah. Sebab pokir sudah diatur undang-undang.

BACA JUGA :  Panas! 23 PAC PDIP Tuntut Wabup Edo Minta Maaf

“Yang lain (anggota dewan,red), saya gak tau, masih menunggu laporan Komisi II. Yang pokir PDIP sendiri, menurut saya sudah sesuai, tidak ada masalah di kita,” klaim Politisi Senior PDIP Kuningan itu

Yang jelas, selain UU, pokir juga diatur Permendagri No 86. Dimana, DPRD wajib memberikan, menyampaikan saran pendapat berupa pokok pokok pikiran atau pokir. Berdasar hasil reses DPRD. Jadi dalam reses anggota DPRD itu, disampaikan saran pendapat dari konsitituen. Maka lahirlah usulan-usulan itu.

BACA JUGA :  Pemuda Muhamadiyah Sarankan Ketua DPRD Mundur

Usulan itu, kemudian disampaikan dalam RKPD. “Perintah Permendagri seperti itu,” katanya

Selanjutnya ada sumpah janji jabatan anggota dewan, diantaranya sebagai anggota dewan demi Allah berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Itulah pokir.

Tapi kalau ternyata ada masalah di lapangan, itu bukan kewenangan DPRD. Termasuk jika ada kelebihan volume pokir salah satu anggota DPRD yang diluar kesepakatan.

“Masalah kelebihan, gak tau lebihnya dimana. Maka saya tugaskan Komisi II untuk memanggil disnakan tentang hal-hal kaitan pemberitaan ini. Sepertinya pemanggilan hari ini,” katanya

BACA JUGA :  Seru! Zul Rachdi Adukan Balik 3 Wakil Ketua DPRD ke BK

Apakah sudah ada komunikasi dari kepolisian kepadanya sebagai ketua DPRD, atau sebagai pemilik pokir ternak sapi APBD Tahun 2020 yang tengah berproses hukum, Ia mengaku belum ada. Begitu pemberitahuan ke lembaga DPRD dari kepolisian juga gak ada. Belum ada. Jadi apakah belum ada pemeriksaan anggota DPRD, Nuzul berkilah tetap tidak tahu.

“Saya gak tau baik lisan maupun tertulis belum ada (koordinasi kepolisian,red),” tegas Zul, sapaan akrabnya./tat azhari

 

BERITA LAINNYA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *