PDAU Memanas, Serikat Pekerja Ancam Direktur Dipidana

oleh -
Caption: Karyawan PDAU Kuningan memprotes keputusan Direktur PDAU Nana Sutisna yang memberhentikan seluruh pegawainya

INILAHKUNINGAN- Ikut dipecatnya seluruh pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Darma Putra Kuningan, 1 jam setelah Direktur PDAU Dr Nana Sutisna dipecat oleh Bupati Kuningan H Acep Purnama sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM), membuat semua karyawan PDAU, murka. Mereka menuding sikap direktur sepihak, tidak berdasar. Bahkan, sudah masuk kejahatan pidana.

“Betul ada kewenangan direktur memberhentikan pegawai. Tapi kalau mendadak semua pegawai diberhentikan, itu sepihak. Masuk kejahatan pidana,” tegas Ketua Serikat Pekerja PDAU Darma Putra Kuningan, Rochman Sutadi, Rabu (01/05/2022), kepada InilahKuningan




Kata dia, Pemberhentian Hubungan Kerja atau PHK pegawai baru lisan direktur. Artinya, belum ada SK PHK pegawai secara resmi. Lisan tidak bisa dipegang. Lagipula, PHK wajib ada dana pesangon bagi seluruh pegawai. Kalau sudah ada dana pesangon, tinggal siap atau tidak seluruh pegawai tandatangan PHK.

Maka, sebagai serikat pekerja kalau alasan mogok kerja atau vokal, lalu di PHK, itu termasuk pidana kejahatan. Memberhentikan seluruh pegawai PDAU, sama saja memberhentikan serikat pekerja didalamnya.

“Ingat, berani intimidasi serikat pekerja, hukuman penjara 1 tahun maksimal 5 tahun atau denda Rp100 juta sampai Rp500 juta. Jadi kalau di PHK, seluruh pegawai bisa minta direktur di penjara, dan membayar denda Rp500 juta. Ga apa-apa diPHK, dapat uang denda Rp500juta, enak lah,” seloroh Rochman diamini puluhan pegawai PDAU lain

Maka, pekan depan serikat pekerja tetap akan berorasi karena ada statement Direktur PDAU Nana Sutisna, yang baru saja diberhentikan Bupati Kuningan selaku KPM, bahwa semua pegawai ikut diberhentikan direktur. “Itu mungkin, yang akan dibela,” tandas dia

Selain itu, serikat pekerja PDAU juga berencana audiensi bersama DPRD Kuningan besok. Disusul ada mogok kerja, kemudian tripartit. “Kalau dalam 30 hari masih belum dipahami, kita akan ke PHI, atau Pengadilan Hubungan Industrial,” ancam Rochman./tat azhari   

BERITA LAINNYA

Leave a Reply