INILAHKUNINGAN- Pernyataan Ketua Bawaslu Kuningan, Firman, dalam video hasil wawancara dengan jurnalis berdurasi 16:43 menit yang diunggah di media sosial dan jadi hadline di beberapa media cetak dan media online, berbuntut panjang . Dalam video tersebut, Firman antara lain menyatakan ASN yang akan maju dalam Pilkada Kuningan 2024 harus mundur 40 hari sebelum mencalonkan diri.

Meski Firman berdalih ketentuan tersebut berasal dari hasil zoom meeting dengan kemendagri, tapi banyak pihak menilai sebagai tindakan ceroboh karena hal tersebut bertentangan dengan perundang-undangan. Firman merujuk surat Kemendagri Nomor 100.2.1.3/2314/SJ tentang Pengunduran Diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Penjabat Walikota yang akan maju dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.

Alumni Prodi Ilmu Politik Universitas Siliwangi (Unsil) Jebolan 2023, Agi Rahaden Ranu, menilai pernyataan Firman telah melanggar kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017. Ia menilai pernyataan Firman tidak mencerminkan nilai-nilai profesionalitas karena apa yang diungkapkan tidak memiliki kepastian hukum. Sehingga bisa menyesatkan persepsi publik.

“Ini harus diluruskan karena sangat membahayakan persepsi publik. Tapi karena tidak ada i’tikad baik dari Firman, untuk inisiatif mengklarifikasi kepada publik, terpaksa saya adukan ke DKPP. Alhamdulillah, kami dilayani baik oleh pegawai DKPP saat submit berkas dan kini sudah teregistrasi per hari ini, Kamis 27 Juni 2025,” beber Agi, usai pengiriman berkas pengaduan Ketua Bawaslu Kuningan, Firman, kepada DKPP, Kamis (27/6/2024), kepada InilahKuningan

Agi menegaskan, Firman selaku Ketua Bawaslu Kuningan seharusnya menjaga etika dan perilaku sebagai penyelenggara pemilu dengan sebaik-baiknya. Namun jika menyimak apa yang dia nyatakan di video, nampaknya hal itu jauh panggang dari api.

“Hemat saya surat Kemendagri yang terbit pada 16 Mei 2024 itu hanya mengatur persoalan Penjabat (PJ) Kepala Daerah yang hendak maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Itupun hanya perintah mundur dari statusnya sebagai penjabat. Diluar itu saya kira tidak,” jelas warga Desa Windujanten ini

Dalam menyampaikan aduannya ke DKPP, Agi didampingi Zaka Vikryan, seorang pegiat pemilu. Saat ini Zaka tercatat sebagai Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Kuningan. “Betul, ini saya posisi pulang dari Jakarta, mendampingi Agi menyampaikan aduan ke DKPP,” aku Zaka

Zaka mengaku dirinya sangat mengapresiasi langkah Agi mengadukan ketua Bawaslu Kuningan ke DKPP. Hal tersebut sebagai cermin kepedulian generasi muda terhadap terwujudnya Pilkada Kuningan yang berintegritas dan bermartabat.

“Saya kira ini bentuk pembelajaran untuk penyelengara Pemilu agar berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Kedepan tentu kita sama-sama berharap Pilkada Kuningan berjalan optimal, profesional, dan berintegritas,” harap dia, naga tegas./tat azhari