INILAHKUNINGAN- Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN Luragung membuat seluruh komponen penanggungjawab MBG Kabupaten Kuningan Rapat Koordinasi (Rakor) MBG,  Di Aula Graha Sajati 1 BKPSDM Kuningan. Rakor dipimpin Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar.

Nada tegas, Bupati Dian mengingatkan, bahwa Program MBG adalah amanah besar. Tidak boleh dipandang sebagai formalitas, melainkan komitmen moral.


“Hari ini kita ingin membuat komitmen bersama, bahwa MBG adalah program mulia dan harus kita amankan bersama. Jangan sampai program sebesar ini terjebak hanya pada administrasi dan profit semata. Program ini untuk anak-anak kita, masa depan kita, dan masa depan bangsa. Jika gizinya terjamin, maka kecerdasannya terjaga, dan bila kecerdasannya terjaga, maka peradaban akan melesat,” tandas Bupati, penuh semangat.

Maka Bupati mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap kasus keracunan makanan. Ia menginstruksikan Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar rutin memantau dapur MBG, termasuk mengecek kelayakan higienitas, ventilasi, dan penyimpanan bahan pangan.

“Saya tidak ingin mendengar ada anak Kuningan yang jatuh sakit hanya karena kita lalai menjaga kualitas makanan. Ingat, MBG bukan hanya soal perut kenyang, tapi soal hidup sehat dan masa depan cerah,” tegasnya.

Bupati juga menekankan agar kepala SPPG, korcam, dan korkab meningkatkan koordinasi dan melaporkan perkembangan secara berkala. Masukan masyarakat melalui media sosial, menurutnya, harus ditindaklanjuti cepat dan terbuka.

Lebih jauh, Bupati mengingatkan agar program MBG memberikan dampak nyata bagi ekonomi rakyat. “Gunakan bahan pangan dari petani, pasar lokal, dan UMKM sekitar. Perputaran anggaran MBG mencapai puluhan miliar, jangan sampai uang itu keluar dari desa-desa kita. Setiap rupiah MBG harus menjadi denyut nadi ekonomi Kuningan. Dari dapur MBG harus lahir kesejahteraan, bukan sekadar laporan,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta agar kualitas menu tetap diperhatikan. Walau sederhana, makanan harus bisa diterima anak-anak dan memenuhi standar gizi. “Jangan sampai anak menolak makan karena menu yang tidak sesuai. MBG harus menjadi program yang membahagiakan anak-anak kita, bukan membebani mereka,” ujar Bupati.

Terkait pengawasan, Bupati menyebut adanya layanan aduan MBG bersifat nasional. Namun Kuningan juga mengambil langkah proaktif dengan membuka layanan pusat pengaduan khusus Kabupaten Kuningan.

“Dengan layanan pengaduan ini, setiap masukan, saran, maupun aduan masyarakat bisa segera ditindaklanjuti cepat dan transparan. Program sebesar ini hanya akan berhasil bila rakyat ikut mengawasi, dan pemerintah responsif mendengarkan,” tandasnya, menambahkan./tat azhari