MoU Paguyuban Silihwangi Majakuning – UGJ Perkuat Desa Penyangga Ciremai
CIREBON – Paguyuban Kelompok Tani Hutan (KTH) Silihwangi Majakuning raih dukungan kalangam kampus. Organisasi persaudaraan para petani ini mendapat dukungan Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, himgga resmi menjalin kerja sama strategis. Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), Kamis (29/1/2026).
Kolaborasi ini menjadi langkah penguatan peran kampus, bersentuhan langsung dengan petani hutan dan desa penyangga kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), untuk peningkatan ekologi hutan ciremai, maupun ekonomi masyarakat di bawah lereng gunung tertinggi se-Jabar.
Penandatanganan MoU berlangsung di Ruang Rapat Rektor UGJ, Jalan Pemuda No. 32 Kota Cirebon, dan ditandatangani langsung oleh Rektor UGJ Prof. Dr. Ir. Achmad Faqih, SP., MM., IPU., CIRR., bersama Pelaksana Tugas Ketua Paguyuban KTH Silihwangi Majakuning, H. Nandar. Kegiatan ini turut dihadiri Jajaran Wakil Rektor, Dekan, serta perwakilan kepala desa penyangga kawasan TNGC, dari Kabupaten Kuningan dan Majalengka.
Paguyuban KTH Silihwangi Majakuning saat ini menaungi sekitar 1.000 petani hutan aktif yang tersebar di 28 KTH, pada 28 desa di wilayah Kuningan dan Majalengka. Warga kaki Gunung Ciremai selama ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, aktif melakukan penanaman pohon endemik, bekerjasama dengan BTNGC dalam pengembangan ekonomi lokal, melalui hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang sudah dilakukan turun temurun oleh masyarakat. Sehingga hutan menjadi bagian dari tanggung jawab.
Plt Ketua Paguyuban KTH Silihwangi Majakuning, H. Nandar, menilai kerja sama dengan UGJ sebagai momentum strategis untuk memperkuat kelembagaan petani hutan sekaligus menjawab berbagai tantangan di lapangan.
“Kami mendampingi 28 KTH di 28 desa penyangga Gunung Ciremai. Ini potensi besar. Penguatan kelembagaan, pengolahan hasil hutan, pemulihan ekosistem, hingga teknis konservasi bisa dikolaborasikan dengan civitas akademika UGJ,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini anggota paguyuban sedang menjalani proses pemutakhiran data bersama Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Yaitu pemutakhiran data kelompok, luasan kelola, serta konsolidasi kelembagaan sebagai bagian dari upaya penguatan skema penguatan ekologi berbasis masyarakat. Menurutnya, dukungan akademik sangat dibutuhkan agar proses tersebut berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Ruang lingkup kerja sama yang tertuang dalam MoU ini tergolong luas dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa penyangga. Kerja sama mencakup program akademik dan non-akademik seperti pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, serta Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.
Selain itu, terdapat kolaborasi riset dan pengabdian masyarakat, penguatan kelembagaan KTH, penyusunan skema usaha berbasis potensi lokal, pendampingan UMKM dan HHBK, akses permodalan dan perizinan, penerapan teknologi tepat guna dan pasca panen, hingga dukungan pemulihan ekosistem dan pengendalian kebakaran hutan.
Usai MoU, Rektor melalui Wakil Rektor IV UGJ, Dr. Cita Dwi Rosita, M.Pd., menerangkan, kerja sama ini sejalan dengan komitmen UGJ dalam memperkuat tridarma perguruan tinggi agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“UGJ sangat mengapresiasi penandatanganan MoU ini. Kami ingin mensinergikan potensi paguyuban dengan potensi kampus sehingga bisa memberikan kontribusi langsung bagi masyarakat desa penyangga,” katanya.
Menurutnya, implementasi MoU tidak akan berhenti pada dokumen, melainkan langsung diwujudkan melalui program pengabdian dosen dan mahasiswa. Desa-desa binaan paguyuban akan menjadi ruang belajar mahasiswa, khususnya dalam KKN tematik dan riset terapan lintas fakultas.
“Desa-desa ini adalah penghasil air dan memiliki nilai ekologis tinggi. Sangat relevan dengan fokus riset dosen dan mahasiswa, termasuk dari Fakultas Teknik,” ujarnya.
Kolaborasi ini juga mendapat sambutan positif dari pemerintah desa penyangga. Kepala Desa Cisantana, Ano Suratno, menilai kemitraan antara kampus dan paguyuban sebagai fondasi penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Lingkungan harus dilindungi bersama. Desa penyangga TNGC membutuhkan desain pembangunan yang berbasis konservasi dan didukung kajian akademik,” katanya.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Puncak yang menegaskan kesiapan desanya dalam mendukung kerja sama, terutama dalam pengelolaan HHBK dan perlindungan kawasan hutan.
“Kami siap berkolaborasi dan menjaga kelestarian Ciremai. Ini peluang besar bagi desa penyangga,” ujarnya.
MoU antara UGJ dan Paguyuban Silihwangi Majakuning mencerminkan kolaborasi multipihak di tengah tantangan krisis lingkungan dan tuntutan pengelolaan hutan yang berkeadilan.
Jika dijalankan secara konsisten, kemitraan ini berpotensi menjadi model pemberdayaan masyarakat dan konservasi berbasis akademik di kawasan Gunung Ciremai, bahkan di tingkat nasional. (Red)



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.