INILAHKUNINGAN- Sesuai prediksi, gagal bayar atau tunda bayar Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) Pemkab Kuningan, semakin mencekik. Tahun 2022 tunda bayar mencapai Rp245 miliar, Tahun 2023 ternyata meningkat 2 kali lipat. Tembus sampai Rp490 miliar. Mengerikan.

Semakin parahnya kejadian tunda bayar APBD 2023, diakui Wakil Ketua DPRD Kuningan, H Ujang Kosasih.


Baca Juga:
Sikap Aneh PAC Partai Demokrat Garawangi, Didi Noer: Belum Ada Pilihan!
Ancam ASN Kuningan Tidak Netral Di Pilkada 2024, Taufik: Bisa Diberhentikan!
Kejutan! Gantikan Dede Ismail, Toto Tohari Pimpin Gerindra Kuningan

“Soal gagal bayar atau tunda bayar, di dewan kami istilahnya bukan itu. Kami mengistilahkan hutang pemerintah daerah,” ujar Ujang Kosasih, Jum’at (10/05/2024), kepada InilahKuningan

Jadi hutang pemerintah daerah, baik gagal bayar bayar atau bukan tunda bayar itu bagi DPRD adalah hutang yang harus dibayar pemerintah daerah. Informasi anggota fraksinya, yang berada di Pansus Tunda Bayar APBD DPRD Kuningan, hutan pemerintah daerah Tahun 2023 memang sangat besar. Bahkan, lebih besar dari hutang Tahun 2022.

Hutang APBD Tahun 2022 mencapai Rp245 miliar. Dari catatan pansus DPRD, hutang pemerintah daerah tersebut, ada hutang karena tunda bayar, juga ada kewajiban-kewajiban pembayaran pemerintah daerah lain, seperti hutang BPJS dan lain-lain, yang belum diselesaikan pemerintah daerah.

“Tahun 2023 lebih besar lagi, jumlahnya total mencapai Rp490 miliar. Saya dengar langsung jumlah itu, di telinga saya sendiri, dari salah seorang pejabat pemda, saya tidak bisa sebutkan namanya, jumlah hutang 2023 mencapai Rp490 miliar,” beber Politisi Senior PKB asal Desa Dukuh Tengah ini

Baca Juga:
Demokrat Kuningan Sebut 23 PAC Membelot Ke Paslon Dirahmati Hoax
Mengejutkan! 23 PAC Partai Demokrat Kuningan Membelot Ke Paslon Dirahmati
Sah Legislator, Harnida Darius Diarak Pasukan Pemuda Pancasila Kuningan

Ditanya kesalahan siapa, Ujang tidak mau menyebut keprihatinan besar APBD Kuningan 2023 tersebut, kesalahan siapa. Yang pasti, kegagalan tersebut telah menjadi salah satu kesalahan pemerintah daerah yang harus diperbaiki. Maka, PKB dengan Partai Gokkar bersepakat untuk menerbitkan tagline Perubahan Untuk Kuningan.

Apakah salah satunya termasuk kesalahan DPRD karena gagal pengawasan, Ujang mempersilahkan publik memberikan penilaian seperti itu. Tapi penting Ia tegaskan, bahwa DPRD sudah melakuakn pengawasan sebaik baiknya.

“Itu dalam pengawasan. Berbeda kalau sudah bicara pelaksanaan, ibarat sudah menjadi barang tidak semua total bisa dilihat. Ada banyak yang tidak terlihat. Mungkin yang tidak terlihat itulah, yang menjadi persoalan,” tandasnya./tat azhari