INILAHKUNINGAN- Setelah Anggota Fraksi PKB DPRD Kuningan RU, hingga berujung sanksi etik Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Hj Titi Hayuarsih sebagai peraih suara terbanyak kedua di Dapil I Kuningan, giliran 2 Anggota DPRD Kuningan lain dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuningan. Ialah TT dan S.

Dugaan kasusnya tidak berbeda dari RU. Mereka diduga melanggar etik terkait moralitas Anggota DPRD Kuningan.

Baca Juga:
Proses Hukum 2 Politisi Kuningan Melanggar Etik di BK DPRD Berakhir, Ini Sanksinya!
HUT ke-24 Partai Demokrat di Kuningan, Rangkul Anak Yatim dan Berbagi Sembako
Wow! Tunjangan Anggota DPRD Kuningan Tembus Rp56 Juta/Bulan, Nuzul: Sesuai Aturan!

“Ini bukan sekedar isu internal maupun exsternal DPRD. Maka kami laporkan kedua politisi itu ke BK atas pelanggaran etik,” ucap Perwakilan Forum Masyarakat Peduli Kuningan (FMPK) Ustad Luqman Maulana, Rabu (11/5/2025), kepada InilahKuningan

Pelaporan kedua Anggota DPRD Kuningan ke BK tidak sendiri. Selain FKMK, ada Forum Komunikasi Gabungan Ormas dan LSM (FKGOL) Kuningan, personal hingga mahasiswa.

“Masuknya laporan ke BK DPRD, baik perorangan maupun dari elemen, merupakan tindak lanjut konkret dari audiensi antara FMPK dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kuningan, pada Senin, 2 Juni 2025,” ujar dia

Ia menduga kuat Anggota DPRD berinisial TT dan S, telah melanggar norma sosial, nilai agama, dan prinsip moralitas publik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang wakil rakyat.

Baca Juga:
PSI Sebut Banyak Wakil Rakyat Kuningan Sibuk Bisnis Dapur MBG, Abaikan Tugas Utama
Nasib Etik Wakil Rakyat T Dikantong Pimpinan DPRD Kuningan, Bagaimana S?
Kiat Sukses Rokhmat Ardiyan Pukau Ribuan Santri Ponpes Husnul Khotimah Kuningan

“Kami menuntut agar proses etik dilakukan secara independen, tanpa tekanan politik, serta berpihak pada integritas dan kepentingan public,” pintanya, nada tegas

Aktivis keagamaan, Ade Supriyadi, turut menyuarakan perlunya pengawasan terus-menerus dari umat terhadap para pejabat yang digaji oleh uang rakyat.

“Kita akan kawal persoalan-persoalan pelanggaran etika publik, karena mereka digaji oleh kita, oleh uang rakyat. Sehingga kita punya hak untuk mengawasi tindak tanduk para wakil kita,” tandas Ade Supriyadi

Suara paling lantang datang dari kalangan muda. Mahasiswa dan aktivis pemuda mulai menunjukkan taring moralnya. AA Fauzi, seorang aktivis mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan (STAIKU), mengungkapkan kekecewaannya terhadap perilaku oknum wakil rakyat yang dinilainya tidak layak menjadi teladan.

“Sebagai generasi muda, kita ini belajar kehidupan dari para wakil rakyat. Jangan biarkan wakil kita memberi kita contoh yang justru melanggar norma agama dan sosial,” ungkap Fauzi./tat azhari