Kasus Dugaan Cabul Desa Cidahu Dituding Politis Pilkades, Sitepu: Ini Murni Penegakan Hukum!

oleh -
Photo: Ilustrasi

INILAHKUNINGAN- Dituding telah memfitnah TS, terduga dukun cabul di Kecamatan Pasawahan, Kuningan, hanya karena kepentingan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), memantik Koordinator Tim Kuasa Hukum Korban Cabul SA, Patar Waldemar Sitepu, angkat bicara.

“Tudingan itu, tidak berdasar hukum. Sebab faktanya, korban pelecehan, atau pencabulan tidak hanya pada diri SA, melainkan juga pada diri adik kandung SA yang berinisial EK dan ibu kandung SA yang berinisial E,” jelas Patar Waldimar Sitepu, diamini Ketua Pusat Bantuan Hukum Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Sumber Oji Tantowi, Sabtu (27/11/2021), kepada InilahKuningan


Menurut Sitepu, sangatlah tidak mungkin SA terlebih dahulu mengajak terduga TS untuk bersetubuh atau berhubungan badan pada saat  ibu kandung SA yang berinisial E dalam keadaan sakit akibat kerasukan. Yang sebenarnya terjadi, justru berawal dari TS yang mengajak SA masuk kedalam kamar untuk melakukan do’a bersama dan ritual pada saat ibu kandung SA, bapak kandung SA dan adik kandung SA tidur.

Tapi sesampainya SA di kamar bukan melakukan do’a bersama dan ritual sebagaimana dimaksud terduga TS. Yang ada SA mendapat perlakuan pencabulan. Saat sebelum melakukan perbuatan tersebut SA mendapat tekanan atau ancaman sebagaimana telah disampaikan SA sebagai pelapor kepada penyidik. Sehingga membuat SA dan EK tidak punya pilihan lain.

“Jadi permasalahan ini murni penegakkan hukum dalam rangka mencari keadilan hukum untuk diri SA. Tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik dalam pelaksanaan pemilihan kuwu, atau pilkades,” tegas Sitepu

Atas proses hukum perkara aquo ini, Ia sebagai Tim Kuasa Hukum SA dari PBH Peradi Sumber, menyerahkan sepenuhnya kepada Unit PPA Polres Kuningan. “Kami siap mengawal proses hukum ini, baik dari tingkat pemeriksaan di kepolisian sampai pemeriksaan di persidangan,” tegas Sitepu lagi.

Sebelumnya, beredar klarifikasi dari pihak terduga TS melalui pemberitaan Kuasa Hukum terduga TS Sunan Rahmad pada Media Cakra Bangsa, atau Cakra Jabar Edisi 22-28 November 2021.

Isinya membantah keras kliennya TS melakukan pelecehan terhadap SA yang masih satu desa dengan TS. Diceritakan Sunan, awalnya ibu SA sering kerasukan. Oleh keluarga SA, disarankan dibawa ke rumah TS yang dikenal bisa mengobati orang kerasukan.

“Kejadiannya sekitar 7 Oktober 2021 lalu. Saat itu, Ibu SA sedang diobati di rumah klien saya. Tiba-tiba malam itu, ibu SA ngamuk karena kerasukan dan SA membangunkan klien saya. Untuk mengobati ibunya. Tapi aneh, SA malah ngajak TS ke salah satu kamar di rumah TS,” tutur Sunan Rahmad

Di dalam kamar, SA malah membuka baju. Dan, SA mengajak untuk berhubungan badan dengan TS. Namun karena TS sudah impoten, maka tidak terjadi hubungan badan.

Namun pada 13 Oktober 2021, SA melaporkan TS ke Polres Kuningan dengan tuduhan pelecehan. Sehingga pada 22 Oktober TS diminta keterangan penyidik Polres Kuningan, mulai pukul 09.00 hingga 20.00. Kemudian pada 22 November TS kembali diundang penyidik, tapi kliennya tidak datang karena syok dan trauma diperiksa penyidik.

Kejadian bertambah parah setelah ada pemberitaan Media Online InilahKuningan. Diberita itu, kliennya dituduh melakukan pelecehan terhadap SA dan 2 anggota keluarga SA lain. Ia menilai berita itu tidak berimbang dan sepihak.

Sunan pun menduga bahwa permasalahan kilennya ada yang menggerakan. Ia juga menduga bahwa berita tersebut pesanan dari orang-orang yang tidak suka kepada kliennya.

Apalagi menurut Sunan Rahmat, Desa Cidahu tempat tinggal kliennya akan menghadapi pilkades. Ia pun berkeyakinan, permasalahan kliennya itu ditunggangi unsur politik. “TS sendiri adalah orang tua sekdes. Informasinya sekdes akan ditarik oleh salah satu calon kades. Namun karena ajakannya ditolak, bapak sekdes akhirnya dijadikan korban politik,” tutur dia

Terpisah Redaksi InilahKuningan, Maman Rochman menjelaskan, tidak pernah menyebutkan identitas, mulai nama dan alamat terduga TS dalam pemberitaan medianya. Karena kejadian belum terkonfirmasi ke TS. Konfirmasi baru dilakukan ke Unit PPA Polres Kuningan.

“Sebenarnya ada kontak dari orang bernama Urif Triandri dari Indramayu yang mengaku keluarga TS, mau memberikan hak jawab. Tapi ditunggu hak jawabnya, tidak kunjung dikirim. Malah, tiba-tiba kuasa hukum TS membuat klarifikasi sendiri di media Cakra Jabar. Seharusnya hak jawab, juga disampaikan ke media kami,” papar Maman

Sebaliknya Ia mempertanyakan Kuasa Hukum TS, yang menuding medianya tidak berimbang tetapi Media Cakra Jabar yang dipilihnya sendiri untuk memberikan hak jawab tidak melakukan konfirmasi ke korban. Alias sepihak. Bahkan, justru membuka sendiri identitas alamat TS dan korban.

Maman juga mempertanyakan Kuasa Hukum TS yang menuding medianya ditunggangi orang-orang yang tidak suka terhadap TS berkaitan pilkades, menuding medianya berpolitik karena status TS sebagai orang tua sekdes tanpa konfirmasi kepada medianya.

“Media Cakra Jabar, bahkan jelas menyebut identitas Media Online InilahKuningan dalam beritanya, tetapi tanpa konfirmasi ke kami. Dalam arti menuding kami. Yang ini, juga jelas sepihak,” tegas Maman

Bedanya, medianya tanpa menulis identitas terduga TS, media Cakra Jabar vulgar menulis identitas medianya, juga tidak konfirmasi ke korban. Dari itu, sudah jelas siapa melanggar kode etik.

“Oh iya, sepertinya Cakra Jabar juga harus membenahi tulisannya itu, masih blepotan. Yang seharusnya ditulis Inisial TS beberapa kali disebut SA (inisial korban,red), bahkan SA ditulis AS. Konsumsi publik sebaliknya diteliti dulu, supaya tidak banyak salah,” saran Jurnalis Senior Kuningan itu./tat azhari   

 

 

BERITA LAINNYA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *