INILAHKUNINGAN– Ajakan Asda I Pemerintahan Toni Kusumanto, dan Kepala Dinas Sosial Kuningan DR H Toto Toharudin, agar semua pihak terkait data bantuan sosial (bansos), termasuk kepala desa, agar jujur dalam memberikan data warga miskin, cukup menyinggung banyak kepala desa.

Kepala Desa Pagundan Dadan Danu menyatakan, bahwa data di update dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan survei pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diyakini lebih valid dari pada data Regsosek  Tahun 2022. “Sekarang Tahun 2025, data fakta masyarakat layak dibantu bansos, pasti berubah lagi,” tandas Dadan Danu, SEnin (10/03/2025), kepada InilahKuningan

Yang lebih tidak dipercaya dan memusingkan desa adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Exstrem (P3KE) oleh Bappeda. Dimana, dulu sumber data P3KE berasal dari hasil aplikasi sapa warga. Yaitu data bantuan terdampak Covid 19 dari Provinsi Jawa Barat. Ia justru menuding, data P3KE adalah data paling ngawur dan mengacaukan data bantuan di desa.

Data P3KE adalah data terdampak bukan data kemiskinan. Data ini dilemparkan karena ketidakmampuan pemberian bantuan provinsi, lalu dialihkan data tersebut pada dinas sosial sebagai data kemiskinan. Akhirnya mereka dianggap warga miskin. Padahal meraka warga terdampak covid,

“Jadi tidak benar kalau Asda I seperti menuding desa harus jujur terkait data bantuan. Justru banyak kepentingan data yang diusung dinas sosial, bapeda dan lainnya,” kata dia

Seharusnya penetapan data bansos, seperti pemerintah desa menentukan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Lanhgsung Tunai (KPM BLT) dana desa. Mereka melakukan musyawarah di RT masing masing, di musduskan di dusun masing masing dan dimusdeskan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).

“Insyaallah itu (KPM BLT,red), data paling jujur transparan. Sebab penentunya  masyarakat itu sendiri, melalui musdus, dan di musdeskan oleh BPD. Mereka tahu mana saudara-saudara mereka yang layak diberikan bansos,” tandas Dadan Danu./tat azhari