INILAHKUNINGAN- Evaluasi berjalan terus dilakukan Pemkab Kuningan, dalam Penataan Pusat Kota Kuningan pasca beroperasinya Pusat Padagang Kaki Lima (PKL) dan Parkir (Puspa) Siliwangi, hingga berakibat terbitnya kebijakan lain, termasuk penataan Jalan Siliwangi.

Asda II Setda Pemkab Kuningan, Deden Kurniawan, mengaku beberapa langkah sudah dan sedang dilakukan dalam pekan ini. Diantaranya, komunikasi dengan beberapa komunitas. Yaitu delman hias, Paguyuban Ruko Pertokoan Siliwangi, dan sosialisasi dengan PKL di sepanjang Jalan Otista yang belum terelokasi.

“Berbagai aspirasi  memang muncul dari tahapan itu. Aspirasi kemudian dikaji oleh tim agar bisa sejalan dengan road map penataan pusat kota yang sudah disusun oleh pemerintah daerah,” terang Mantan Sekretaris Inspektorat Kuningan itu, Minggu (20/05/2024), disela meninjau PKL Puspa Langlangbuana, kepada InilahKuningan

Proses lain, lanjut Deden, adalah revitalisasi kios dan los Pasar Rakyat Langlangbuana untuk relokasi sisa PKL. Selain itu tengah diproses penyusunan data base PKL untuk bahan penerbitan Tanda Daftar Usaha (TDU) PKL agar relokasi tepat sasaran. Langkah lain dengan menata site plan posisi PKL agar lebih tertib dan memudahkan pelanggan menemukan pedagang favoritnya.

“Hasil evaluasi berkala memang juga masih ada PKL omzetnya terganggu,” aku dia

Untuk penanganan kondisi tersebut, Ia menawarkan 4 strategi utama. Pertama, melakukan kajian penempatan PKL disesuaikan dengan jenis barang dagangan. Jika tidak cocok di satu puspa, maka harus ditempatkan di puspa lain yang cocok untuk jenis jualan. Tetapi jika dari 3 puspa tidak memberikan dampak signifikan, diupayakan mendapat lapak di pasar daerah, dalam hal ini Pasar Baru dan Pasar Kepuh.

Kedua, berdasarkan analisis, penurunan kemampuan pedagang bukan hanya dari frekuensi penjualan yang tidak memadai, tetapi saat bahan baku persediaan yang sudah dibeli tidak laku dijual. Sehingga kadaluarsa. Kondisi ini sering terjadi bagi pedagang kuliner dengan bahan baku daging, tepung terigu, minyak goreng, gula pasir, sayuran.

“Untuk mengantisipasi permasalahan ini, Otorita Puspa melakukan kemitraan dengan Toko MASAGI (Mitra Sinergi Jaga Inflasi) yang merupakan program pengendalian inflasi pemerintah daerah untuk penyediaan bahan baku produksi kuliner para pedagang. Toko Masagi menyediakan bahan baku, dimana para pedagang tidak perlu membeli bahan baku persediaan dengan volume banyak,” papar Deden

Keuntungan dari kerjasama ini adalah, pedagang tidak perlu menyediakan stok bahan terlalu banyak dan berpotensi kadaluarsa. Kemudian pedagang hanya membeli bahan baku sesuai penjualan pada hari itu. Harga pembelian juga lebih murah dari harga pasar. Pedagang tidak perlu memiliki tempat penyimpanan khusus karena jika membutuhkan tinggal mengambil bahan ke Toko Masagi. Disamping meminimalisir bahan baku makanan yang memungkinkan kadaluarsa karena belanja yang melebihi kebutuhan harian. Terakhir meringankan pedagang dari sisi modal belanja bahan baku.

Strategi utama ketiga, masih ungkap Deden, tentu sosialisasi melalui media sosial badan otorita masing-masing puspa, diskominfo, diskopdagperin, dengan memposting data pedagang dan jenis komoditi yang ada di masing-masing puspa agar masyarakat mengetahui dimana pedagang favoritnya sekarang berjualan, serta menganjurkan ASN ikut mempromosikan lokasi kuliner PKL.

“Strategi keempat, menghimpun kekuatan BUMN, BUMD dan pengusaha swasta untuk berkolaborasi memajukan masing-masing puspa dengan melakukan intervensi aktivitas ekonomi sesuai dengan bidangnya melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR),” pungkas Deden./tat azhari