Geothermal Kuningan Gagal, Bupati Disangsi Presiden!

oleh -Dibaca : 851
Photo: Dede Sembada

INILAHKUNINGAN- Exsplorasi geothermal, atau panas bumi Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, sulit untuk ditolak. Selain energi baru terbarukan, aman, ramah lingkungan sebagai pengganti fosil pembangkit tenaga listrik, exsplorasi geothermal gunung tertinggi di Jawa Barat ini, sudah menjadi Program Strategis Nasional.

“Exsplorasi geothermal Gunung Ciremai ini, sepenuhnya kewenangan pusat. Bukan kewenangan provinsi, atau kabupaten. Sudah menjadi Program Strategis Nasional,” jelas Ketua Fraksi PDIP DPRD Kuningan, Dede Sembada, menanggapi penolakan beberapa komponen masyarakat Kuningan terkait agenda geothermal Kuningan, Rabu (16/06/2021), kepada InilahKuningan


Masyarakat diminta Desem, sapaan akrabnya, memahami sifat geothermal. Soal geothermal, ada ketentuan UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Dimana, geothermal dari uap akan dikonversikan ke tenaga listrik.

“Itu sepenuhnya kewenangan pusat. Bukan kewenangan provinsi maupun kabupaten. Tapi kalau panas bumi ini digunakan untuk pemandian air panas, baru kewenangannya ada di daerah,” ujar Politisi PDIP asal Desa Pangkalan ini

Bahkan, Ia melihat kewenangan geothermal di Kabupaten Kuningan, termasuk kedalam program strategis Nasional. Sudah menjadi target pemerintah pusat dalam membangun 30 ribu mega watt listrik. Salah satunya, di Gunung Ciremai.

BACA JUGA :  Abidin: Jangan “Kerdilkan” Lembaga DPRD

Kenapa di Gunung Ciremai, karena di gunung itu, sudah ada jalur listrik terkoneksi, di Desa Tajurbuntu, Kecamatan Pancalang.

“Nah, karena program strategis Nasional, di ketentuan UU No 21 Tahun 2014 sebagaimana diubah menjadi UU No 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, ada pasal 67 hurf M, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib melaksanakan program strategis nasional,” tandas Desem

Kalau program strategis ini tidak dilaksanakan, di pasal 68 kepala daerah wakil kepala daerah akan diberikan sangsi. Jadi jelas alurnya, bahwa geothermal itu kebijakan pemerintah pusat. Bukan keputusan bupati. Bupati hanya punya kewajiban mensukseskan program strategis nasional.

Alasan kenapa pusat memilih geothermal sebagai energi baru terbarukan, dalam pembangkit tenaga listrik, menurut Desem, hal ini dilandasi oleh adanya ratifikasi protokol Kiyoto di Jepang. Disana, merekomendasikan ke semua negara untuk tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energi.

BACA JUGA :  Kapolsek : Ricuh Mandirancan Uji Kesadaran Warga

Bahan fosil ini disamping segera akan habis, seperti minyak bumi, bensin, solar, batu bara, Indonesia juga disebut ring of fire. Dikelilingi banyak gunung berapi. Maka, salah satu rekomendasi baru terbarukan paling aman, ramah lingkungan itu geothermal. “Sebab itulah, di Indonesia lahir UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi,” ujar dia

Apakah ini akan berdampak pada aktivitas vulkanologi Gunung Citremai, Desem yang kebetulan juga pernah bekerja di Mokal Geothermal Gunung Salak, menegaskan, exsplorasi geothermal tidak menjadikan gunung itu aktif.

“Ini pengalaman empiris saja, karena saya bukan ahli geologi. Dari pengalaman empiris itu, berpuluh tahun Gunung Salak dimanfaatkan geothermalnya, tapi gunungnya tidak menjadi aktif,” aku Desem

Apakah akan merusak mata air, lanjut Desem, realitasnya di Gunung Salak tetap menghasilkan sumber mata air sampai sekarang. Yang hijau bertambah hijau. Begitu juga di Kamojang, Garut, gunungnya tidak aktif. Sumber mata air bertambah melimpah.

BACA JUGA :  TNI Tarik Air Bersih Gunung Kuntrang, 6 RT Dusun Surian Terharu!

Kebetulan, karektreristik uap Gunung Ciremai juga uap kering seperti Kamojang, Garut. Jadi penanganannya akan lebih sederhana daripada uap basah.

Terkait penolakan segelintir komponen masyarakat, Ia  mengapresiasi hal itu. Tapi siapapun, mari jangan dulu berprasangka buruk. Ini masih dalam tahap exsplorasi atau penelitian. Semua masih dalam tahap kajian pusat dan pemerintah daerah. Apalagi presiden berkewajiban melindungi segenap tumpah darah warga Indonesia. Presiden harus memikirkan kesejahteraan. Termasuk kepala daerah juga sama, untuk kesejahteraan masyarakatnya.

“Maksudnya exsplorasi ini, harus ada penelitian. Dimana titik-titik potensi yang akan meminimalisir dampak,” katanya

Jadi apapun, jangan dulu mendengar katanya-katanya.  Kalau masih ada komponen masyarakat belum memahami, Ia sarankan exsekutif atau Dinas Lingkungan Hidup untuk membawa mereka ke Kamojang, Garut atau Gunung Salak.

“Biarkan mereka (komponen kontra,red) melihat sendiri, apa yang mereka khawatirkan, mereka takutkan, terjadi gak disana (Kamojang, Gunung Salak,red). Mereka bisa melihat langsung.. Jangan katanya katanya,” tandas Desem./tat azhari

 

BERITA LAINNYA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *