Gegara Dana Sertifikasi-TPP 2022 Belum Cair, Mencuat Seruan Aksi Mogok Kerja ASN Kuningan, Pipin: Bukan Seruan PGRI!

INILAHKUNINGAN- Belum dibayarkannya Tunda Bayar APBD Kuningan 2022, terutama Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Sertifikasi Guru selama 3 bulan, menjadi isu liar di tengah masyarakat. Sampai kini muncul sebaran ajakan aksi mogok kerja kepada ASN akibat masalah tersebut.

Isi seruan aksi mogok kerja tersebut, ditujukan kepada seluruh pegawai Pemkab Kuningan, baik ASN, PPPK, tenaga honorer, dengan beragam profesi, baik guru, perawat, penyuluh, pamong, bidan, dokter, staf pelaksana dan lain-lain, untuk bersatu menuntut keadilan atas carut marutnya pengelolaan keuangan daerah dalam kepemimpinan rezim saat ini.

Baca Juga:

Beralih Tugas, Ini Prestasi Kasatlantas Kuningan Sigit, Termasuk Angka 151 Kasus Lakalantas Turun Di 2024

Dicekoki Miras, Pelajar SMA Di Kuningan Diperkosa Gilir 4 Pemuda

Hadir! Jawa Coruption Watch Perkuat Pengawasan Korupsi Di Jabar, Termasuk Kuningan

Rezim sudah tidak mampu mengelola uang negara. Dana sertifikasi dan TPP sampai hari ini tidak terbayarkan. Diam diinjak diperlakukan semena-mena. Ayo lakukan, aksi mogok serentak mulai Senin 13 sampai 17 Februari 2023 untuk tidak masuk kantor sebagai bentuk protes kepada pemerintah daerah.

Sayang, isi seruan tersebut tanpa kops surat maupun tandatangan penanggungjawab. Saat coba ditelusuri, ada kabar seruan itu sengaja digulir pengurus PGRI kecamatan. UP, pengurus PGRI Kecamatan Maleber yang juga seorang kepala sekolah saat dikonfirmasi, membantah telah membuat seruan tersebut. Ia hanya mendapat kiriman seruan itu. ” Saya juga dapat kiriman itu, gak tau siapa pembuatnya. Saya gak tau apa-apa masalah keuangan pemda, apalagi saya sudah pensiun,” ucap UP

Ketua PGRI Kuningan H Pipin Mansur Arifin, saat dikonfirmasi, juga mengakui mendapat kiriman seruan aksi mogok dari para guru. Tapi Ia menegaskan, bahwa seruan itu bukan berasal dari PGRI.

“Oh PGRI mah teu aya ajakan apapun. Abdi oge aya guru konfirmasi tapi ini bukan dari PGRI. Sudah di jawab PGRI tidak membuat ajakan seperti ini. Terus itu kan isinya ajakan bukan hanya untuk guru. Tapi semua disebut disana. Bukan hanya ke guru ya. Itu ke semua pegawai,” jelas Pipin./tat azhari