INILAHKUNINGAN- Masalah gagalnya pembayaran dari Pemkab Kuningan untuk APBD TA 2022 dengan angka diduga hampir ratusan miliar, terus menjadi perhatian publik.

Pengamat publik mengkhawatirkan jika masalah ini tidak segera diselesaikan, bisa membuat BPK turun tangan dan hal tersebut menjadi temuan.

Kekhawatiran ini disampaikan Pengamat Politik dan Kebijakan Daerah, Dr Mas Kana Kurniawan SHI MA, Rabu (8/2/2023). Menurut Kana, masalah ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga jika menggambarkan kondisi Kuningan sekarang.

Berdasarkan catatannya, tahun 2021 Kabupaten Kuningan masuk dalam kategori daerah termiskin di Jawa Barat. Sekarang, gagal bayar. Pasti ini kabar yang tidak enak didengar rakyat.

“Saya pikir, Pemkab Kuningan dan DPRD Kuningan harus benar-benar bertanggungjawab dan mencari solusi. Jangan kemudian jadi bola liar yang sepertinya mau cuci tangan. Bupati dan DPRD harus gentle bicara ke masyarakat, mereka bertanggungjawab. Lalu kendalanya apa, jelaskan,” katanya

Karena sebenarnya, lanjut Kana, DPRD telah ikut menyetujui, buat apa APBD tersebut digunakan. Hal ini akan menjadi bahan sentimen rakyat ke pemerintah. Karena gagal bayar, pasti yang dirugikan adalah kepentingan masyarakat Kuningan.

“APBD 2023 jika digunakan untuk membayar gagal bayar tahun 2022, maka akan mengurangi dana yang harusnya digunakan utuh,” sentil Kana

Lihat saja, lanjutnya, betapa besarnya gagal bayar. Dari proyek fisik angkanya yang Ia baca dari berbagai media sebesar Rp94 miliar, TPP 3 bulan sekitar Rp45 miliar, TPG sebanyak 5.300 orang sekitar Rp50 miliar, belum dari yang lainnya.

“Ini angka yang tidak sedikit. Semoga tidak menjadi temuan BPK,” harap dia./hud