INILAHKUNINGAN- Ketidakhadiran Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdi sebagai pihak teradu hingga mengakibatkan sidang kode etik Badan Kehormatan (BK) DPRD, berlarut, disikapi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kuningan.

“Pak Nuzul Rachdi tidak datang, karena tidak ada undangan panggilan dari BK. Undangan harusnya resmi,” ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD Kuningan, H Dede Sembada, diamini Anggota Fraksi PDIP lain, kepada InilahKuningan

Ia sangat menghormati proses di BK, sebagaimana rapat paripurna terdahulu. Dimana fraksi PDIP berharap BK dalam jalankan tugasnya professional, objektif. Sehingga menghasilkan keputusan seadil-adilnya.

Dijelaskan Dede, sebagaimana ketentuan peraturan kode etik, ada sebutan asas keadilan, dan asas objektivitas. Asal keadilan dalam arti, termasuk memperhatikan juga pendapat para ahli dari pihak teradu. Kemudian asas objektivitas, tentu dalam persidangan BK nanti dapat digali fakta-fakta persidangan. Baik dalam bentuk kesaksian maupun alat bukti lain.

Termasuk pembelaan dari pihak teradu.” Harapan kami, putusan BK ringan, mengingat perbuatan ini ketidaksengajaan, dan perbuatan tidak berulang-ulang. Itu sikap kami, fraksi PDIP,” pungkas dia./M-5