INILAHKUNINGAN- Ketua Komisi II DPRD Kuningan, Rany Febriani memahami kondisi psikologis 43 karyawan Perumda Aneka Usaha (PDAU), yang diberhentikan direkturnya sesaat sebelum direkturnya sendiri diberhentikan oleh Bupati Kuningan H Acep Purnama sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM).

“Kita akan meminta pendapat stakeholder terkait, untuk mencari solusi kemelut di tubuh PDAU ini. Kita tidak ingin mendengar hanya sepihak,” ungkap Rany, Jum’at (07/01/2022), usai menerima Audiensi puluhan karyawan PDAU, kepada InilahKuningan

Baca Juga:
Hoax Wafat, Acep Purnama Justru Mulai Membaik, Alhamdulillah
Masih Koma, Acep Purnama Dipertimbangkan Dirujuk Ke Jakarta
Diduga Jantung, Mantan Bupati Acep Purnama Kritis, Dirawat Di RSUD 45 Kuningan

Diakui, Ia membutuhkan masukan dan informasi dari berbagai pihak. Bila perlu Bagian Perekonomian Setda Kuningan sebagai Dewam Pengawas dan Eks Direktur PDAU, akan  kita undang untuk bertemu secepatnya.

Wakil Ketua DPRD Kuningan, Ujang Kosasih, menegaskan, bahwa status para karyawan PDAU saat ini belum diberhentikan secara resmi. DPRD tentu akan menggodok masukan mereka bersama Komisi II. Ada kemungkinan, DPRD segera memanggil semua pihak terkait kekisruhan PDAU ini.

“Kami juga mensinyalir ada ketidakberesan di tubuh PDAU. Masalahnya seperti sudah menggurita. Akibatnya, karyawan jadi korban,” ucap Ujang

Ketua DPRD Kuningan merasa prihatin, sedih sekaligus malu atas kondisi PDAU Kuningan saat ini. Malu karena PDAU juga lahir dari hasil produk DPRD.  Seharusnya, PDAU sudah menjadi role model perusahaan di daerah. Tidak justru seperti sekarang.

Baca Juga:
Sekda Dian Dilirik Partai Golkar, Asep Armala: Sosok Mumpuni!
Nyabup, Heny Rosdiana Didorong 32 Apdesi Kecamatan, Umar: Bisa Jalur Independent!
Diawali Ziarah, Ratusan Tokoh Iringi Ridho Suganda Serahkan Berkas Bacabup PDIP

“Kita berharap PDAU ini bisa berlanjut dan berjalan lagi. Tapi tentu harus dibenahi dulu, agar tujuan dibentuknya PDAU bisa tercapai. Yaitu berkontribusi terhadap PAD,” ungkap Nuzul Rachdi

Terkait status kepegawaian 43 karyawan yang turut diberhentikan secara lisan oleh Direktur PDAU, seperti halnya Wakil Ketua DPRD H Ujang Kosasih, Nuzul menegaskan bahwa status para karyawan belum bisa dikatakan dipecat.

“Mereka saat masuk di PDAU kan melalui surat lamaran resmi dan proses seleksi, termasuk wawancara dan sebagainya. Maka jika diberhentikan secara lisan, ini legal standingnya belum jelas. Saya nyatakan mereka statusnya saat ini masih karyawan PDAU, ” tegas Zul, sapaan akrabnya./tat azhari