DPRD Kuningan Bukan Tukang Stempel, Fraksi PKS: Kasian Surat Pansusnya Kelamaan!
Kelamaan!
INILAHKUNINGAN- Ketua Fraksi PKS DPRD Kuningan Etik Widiati mengaku fraksinya termasuk paling hati-hati mengomentari masalah tunda bayar APBD Kuningan Tahun 2022. PKS membahasnya cukup lama, hingga harus konsultasi ke DPD PKS Kuningan.


“Sejak awal kami hanya fokus ke proses penyelesaian tunda bayar ini. Tetapi kemudian kami punya tanggungjawab ke masyarakat. Banyak kontak, telepon dari masyarakat, apakah DPRD peduli kondisi tunda bayar seperti ini. Ternyata betul, informasi terkait tunda bayar ini sudah meluas. Meskipun informasinya tidak bisa diterima utuh, atau kurang utuh atau tidak transfaran disampaikan disampaikan pemerintah daerah,” papar Etik, Selasa (07/02/2023) kepada InilahKuningan
Atas dasar itu, fraksi PKS mengambil keputusan kalau persoalan tunda bayar ini harus segera dipansuskan. Ia sudah menyampaikan surat usulan pansus tunda bayar bersama fraksi lain ke pimpinan DPRD, tapi sampai saat ini belum direspon pimpinan DPRD.
“Mungkin pimpinan sibuk atau bagaimana yah, harapan kami karena kita juga didesak oleh masyarakat. Punya tanggungjawab bahwa persoalan 2022 ini, tidak boleh terjadi lagi di 2023, apalagi 2024,” katanya
Ditegaskan, bahwa Ia sepakat pansus bukan untuk mendeskreditkan atau menyalahkan siapa-siapa, karena pengelolaan keuangan daerah juga termasuk tanggyngjawab DPRD Kuningan,. Jangan sampai DPRD hanya di cap sebagai tukang stempel saja.

“Ini untuk kebaikan bersama. Ingin yang terbaik. Harapan kami, tentu keputusan pimpinan DPRD untuk segera merealisasikan usulan pansus tunda bayar ini. Kasihan suratnya sudah kelamaan,” sindir Etik, tersenyum./tat azhari

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.