INILAHKUNINGAN- Penasaran publik atas kinerja Panitia Khusus (Pansus) Gagal Bayar Tahun 2022 DPRD Kabupaten Kuningan terjawab. Ketua Pansus H Yudi Budiana, melalui Sekretaris Pansus H Dede Sudrajat, mengaku pansus berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, hasilnya segera diparipurnakan.

“Semula kita agenda paripurna Jum’at ini, tapi kita geser jadwal ke Senin pekan depan,” ujar Dede Sudrajat, Jum’at (9/6/2023), saat dikonfirmasi InilahKuningan

Diakui juga pansus telah membuat beberapa rekomendasi detail untuk exsekutif. Hasil pansus juga banyak mengkritisi proses Gagal Bayar APBD Kuningan Tahun 2022. Diantaranya dampak pada realisasi kegiatan APBD Kuningan 2023. Yaitu dikhawatirkan, kalau tidak ada rasionalisasi untuk 2023 ini, kemungkinan akan terulang kembali gagal bayar ini.

“Gagal Bayar 2023 sudah terprediksi karena belum terlihat realisasi kegiatan. Belum terlihat. Termasuk lelang-lelang kegiatan belum kelihatan,”

Diakui juga, hasil pemeriksaan BPK gagal bayar 2022 mencapai Rp200 miliar lebih. Untuk gagal bayar 2022 bago pihak ketiga Rp94 miliar meski informasinya sudah terbayarkan, tetapi tetap jika tidak ada rasionalisasi kegiatan APBD Tahun 2023 yang sunguh-sungguh, akan terulang kembali gagal bayar 2023.  

Bukan hanya itu, lanjut Dede Sudrajat, pansus juga menyoroti masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022 yang fantastis diluar prediksi. Itu tidak disesuaikan keadaan sumber PAD, terlalu mengada-ngada. Sehingga PAD tidak tercapai. Salah satunya PAD dari galian C dan lain-lain.

“Belum disusun komplit semua hasilnya. Kalau sudah lengkap, kita sampaikan di paripurna Senin pekan depan, InsyaAllah,” pungkas Politisi PKS ini./tat azhari