Direktur PDAU Resmi Dipecat, Komisi II: Nasib 43 Karyawan Bagaimana?

oleh -
Caption: Komisi II memanggil Eks Direktur PDAU dan Dewan Pengawas di Ruang Komisi II

INILAHKUNINGAN- Direktur Perumda Aneka Usaha (PDAU) Kuninga, Dr  Nana Sutisna, resmi dipecat Bupati Kuningan, H Acep Purnama. Terbitan Surat resmi bupati sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM), dibeberkan oleh Komisi II DPRD Kuningan, saat Pemanggilan Direktur dan Dewan Pengawas PDAU, di ruang Komisi 2 DPRD Kuningan, Rabu (12/01/2022), pukul 09.00.

“Sudah pemberhentian resmi KPM untuk direktur, ternyata sudah ada. Kita diberitahu tadi pukul 09.05. kita juga kaget, karena dalam undangan kita sebut masih resmi direktur. Pemberhentian waktu tanggal 5 itu, kan baru lisan,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kuningan, Ranny Febriani, usai rapatnya, kepada InilahKuningan


Akhirnya, Komisi II yang awal ingin banyak bertanya seputar kemelut PDAU, pemanggilan itu jadi ajang perpisahan. Komisi II berterimakasih atas dedikasi Dr Nana selama menjabat direktur PDAU, sekaligus permintaan maaf Komisi II bisa selama menjadi mitra ada kekhilafan. Selesai itu, Eks direktur PDAU dipersilahkan keluar ruangan.

BACA JUGA :  Gerindra: Dirut PDAU Kalau Tidak Sanggup Kerja, Cepat Mundur!!

Pembahasan tetap dilanjut. Komisi II jadi banyak bertanya ke dewan pengawas, exs officio Kabag Ekonomi Aries Susandi. Pertanyaan lebih kepada status 43 karyawan PDAU yang sudah diberhentikan lisan oleh direktur saat itu. Bagaimana rencana PDAU kedepan. Apa langkah lanjut KPM setelah memberhentikan direktur.

“Harapan komisi 2 tentu saja ada kejelasan status karyawan, dan PDAU dapat sehat kembali. Komisi 2 berharap KPM dapat bijak menghadapi persoalan PDAU, karena sudah seperti benang kusut. Jangan sampai malah mengundang persoalan baru lagi kedepan,” harap Ranny

BACA JUGA :  Gerindra: Dirut PDAU Kalau Tidak Sanggup Kerja, Cepat Mundur!!

Terkait SK pemberhentian resmi direktur, ditegaskan Ranny, Komisi 2 baru menerima informasi pagi pukul 09.05. Maka, Ia juga berharap, KPM tidak terlalu lama membiarkan kekosongan jabatan terlalu lama. Sebab banyak PR harus segera diselesaikan di tubuh PDAU.

“Komisi II ingin tahu dari KPM, ini karyawan yang katanya sudah diberhentikan lisan oleh direktur mau diapakan. Statemen direktur memecat lisan ini dianggap sah ataupun tidak sah, yaa berarti kan harus ditempuh juga prosedurnya sesuai aturan,” tandas Ranny.

BACA JUGA :  Pemberhentian 43 Karyawan PDAU Kuningan Tidak Absah, Rana: Otoritas di Bupati!

Dari banyak pertanyaan Komisi II, Kabag Ekonomi Setda sebagai Dewas PDAU belum bisa menjawab, karena harus dikoordinasikan dulu ke Bupati Kuningan, selaku KPM./tat azhari

BERITA LAINNYA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *