Data Backlog, Kebutuhan Rumah Di Kuningan Masih Diangka 32.000

INILAHKUNINGAN- Pro kontra pencabutan moratorium proyek pembangunan kawasan perumahan, di Kecamatan Kuningan dan Kecamatan Cigugur oleh Bupati Kuningan, terus bergulir. Ditengah banyak kontra, Ketua Pekat IB Kuningan, Donny Sigakole justru berpendapat pencabutan moratorium tersebut, sudah tepat.

Menurut dia, kebutuhan rumah subsidi di Kuningan, terutama di Kecamatan Kuningan dan Kecamatan Cigugur sebagai kecamatan kota, masih cukup tinggi. Banyak investor pengembang juga sudah siap, termasuk banyak tanah milik masyarakat di 2 kecamatan tersebut, ingin dijual karena kebutuhan biaya.

“Terlalu lama moratorium, membuat kebutuhan biaya masyarakat terhambat. Banyak investor juga batal membeli tanah, karena moratorium,” tandasnya

Sesuai data backlog, kebutuhan rumah untuk Kabupaten Kuningan masih di angka 32.000 orang. Dan, pengembang masih melirik pasar di Kecamatan Cigugur dan Kuningan masih cukup tinggi permintaannya.

“Jadi pencabutan morotorium di 2 kecamatan itu, sudah tepat,” tegas Donny Sigakole

Terbitnya moratorium oleh Bupati Kuningan sebelumnya, karena pertimbangan pemerataan pemukiman di kecamatan lain. Pertimbangan tersebut, menurut dia, kini sudah tidak relevan. Dimana-mana di kota itu tempatnya pemukiman. Di pedesaan kecamatan lain tempatnya pertanian.

“Masa orang bekerja di kota, beli rumahnya di desa. Di Desa Cibingbin misalnya. Kalau juga sawah sawah di desa dibangunkan perumahan, pasti banyak masalah. Rumah tidak laku, pengembang kabur karena berhutang, tanah masyarakat tidak dibayarkan. Ya, kota di buat ramai penduduk, bukan di buat sepi penduduk. Kalau disepikan, kapan kotanya mau berkembang,” tandasnya

Di lihat dasi sisi bisnis dan komersil, pasti pengembang lebih memilih dan tertarik pembangunan di kota dari pada pembangunan perumahan di desa. Kalau di desa masyarakat lebih memilih tanah buat berkebun.

Dan masyarakat banyak yang mengeluh karena kebutuhan, biaya dengan menjual lahan kebutuhannya bisa terpenuhi dari pada di pakai agunan buntutnya tidak sanggup bayar malah disita dilelang dengan harga murah dan di eksekusi.

“Ya lebih baik dijual untuk kebutuhan, untuk modal usaha, buat biaya pendidikan, buat berobat buat naik haji, umroh bahkan sampai buat biaya pernikahan. Kita berpikir rasional saja, jangan belum apa-apa di curigai ke hal hal teori yang tidak masuk akal. Apalagi sampai mencurigai hal yang belum bisa di buktikan. Buktikan dulu baru bicara. Apalagi sampai bicara di publik jangan menggiring opini yang jelek, yang membuat masyarakat bingung,” ungkap Donny

Meski moratorium dicabut, Ia pesankan ke Bupati Kuningan, harus diikuti kajian ahli dan persyaratan ketat. “Kebetulan saya tinggal di Cigugur. Banyak masyarakat ingin menjual tanahnya, tapi nggak jadi akibat moratorium. Intinya, saya mendukung langkah Bupati Kuningan mencabut moratorium,” ulas Donny Sigakole./tat azhari