Dari 104 Dapur MBG Terbangun Di Kuningan, Baru 89 Kantongi SLHS, Dinkes Khawatirkan Higienitas!

INILAHKUNINGAN- Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan mengeluhkan, masih minimnya koordinasi SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG). “MBG sejauh ini tidak ada koordinasi intens dengan pemerintah  daerah, terutama Dinas Kesehatan,” keluh Kepala Dinas Kesehatan Kuningan, dr Eddy Martono, kepada InilahKuningan

Ketidakjelasan koordinasi ini berdampak langsung pada pengawasan standar kesehatan. Ia menyoroti bahwa banyak SPPG masih belum bisa diajak intens berkomunikasi dan mengikuti arahan teknis dari Dinkes Kuningan.

Keterlibatan aktif dinkes dan pemerintah daerah, yang kemudian membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG, justru dipicu oleh insiden kasus keracunan MBG di beberapa sekolah akibat kontaminasi bakteri. Kasus ini baru menyadarkan semua pihak atas pentingnya aspek higienitas dan kesehatan.

Sebagai respons terhadap isu higienitas, Kementerian Kesehatan RI telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: HK.02.02/C.I/4202/2025 mengenai Percepatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG MBG. Sertifikat ini adalah bukti legalitas dan kelayakan dapur secara higienis.

Tapi realitanya di Kuningan masih jauh dari ideal. Meskipun proses pelengkapan tengah dipenuhi, seperti SLHS. Dimana SPPG Dapur MBG diwajibkan mengikuti pelatihan kesehatan intensif sebelum sertifikat diterbitkan.

“Dari kuota 126 SPPG yang ditetapkan untuk Kabupaten Kuningan, 104 dapur MBG telah terbangun. Tapi sejauh ini, baru 89 dapur MBG berhasil mengantongi SLHS dari Dinkes Kuningan,” sebut Eddy Martono./tat azhari