Dana TPP ASN Kuningan Bakal Dipotong, Dana Pokir 50 Anggota DPRD Bagaimana?

INILAHKUNINGAN- Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Kuningan hanya bisa berteriak dalam hati, kecewa tidak terungkap, ketika mencuat wacana pemotongan Dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang rutin diterima oleh mereka setiap bulan, diluar gaji dan tunjangan lain.

Kebijakan Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar inipun, bukan hanya menjadi sorotan internal, tapi juga publik. Pengamat Kebijakan Publik Sujarwo memastikan, bahwa kebijakan pemotongan dana TPP ASN akan menimbulkan resistensi internal. Suara-suara ketidakpuasan dari ASN bisa saja muncul, mengingat TPP merupakan salah satu komponen pendapatan penting bagi mereka.

“Kebijakan ini jelas tidak populer,” kritik Sujarwo, Rabu (06/08/2025), kepada InilahKuningan

Ia menyadari kondisi anggaran dalam tekanan. Apalagi terjadi penurunan aliran dana transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat. Jadi opsi pemotongan dana TPP ASN menjadi langkah sulit yang harus diambil demi menjaga kesinambungan roda pemerintahan dan pembangunan.

Tapi menurut Mang Ewo, sapaan akrabnya, pemotongan dana TPP ASN bukan satu-satunya cara, meskipun dianggap realistis dalam upaya efisiensi anggaran. Ia hanya mendorong agar kebijakan ini disikapi dengan keberanian dan keadilan.

Salah satunya, tentu dengan meninjau ulang anggaran lain yang bersumber dari APBD, termasuk alokasi Dana Pokok Pokok Pikiran (Pokir) yang biasa disalurkan kepada 50 Anggota DPRD Kuningan, juga harus adil kena pemotongan.

“Jangan sampai pemangkasan hanya terjadi di kalangan ASN. Harus ada keberanian politik juga untuk memangkas anggaran Pokir DPRD, agar tidak muncul kecemburuan sosial di kalangan birokrat,” sindir Sujarwo

Terkait rencana pemotongan dana TPP ASN, Sujarwo mengingatkan pentingnya transparansi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan para ASN, agar kebijakan ini tidak menjadi bara dalam sekam yang berpotensi mengganggu stabilitas birokrasi daerah./tat azhari