INILAHKUNINGAN– Pembahasan APBD Tahun 2026 telah berjalan super ketat. Hasilnya, mereka sepakat mengedepankan kehati-hatian, efisiensi anggaran hingga penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang realistis, alis tidak muluk-muluk. Sehingga insiden gagal bayar APBD Kuningan, tidak terulang kembali di tahun 2026.

“Gagal bayar tidak akan terulang di APBD 2026. Kami melakukan efisiensi atau penyesuaian anggaran karena memang ada penurunan dana transfer. Belanja harus disesuaikan dengan penerimaan daerah,” tandas Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, di Gedung DPRD Kuningan

Baca Juga:
Tingkatkan! 17 Emas di BK, Rakerkab Koni Kuningan Susun Strategi Menuju Porprov 2026
Malam Natal, Bupati Kuningan Tinjau Khidmat 4 Gereja
Anggaran Macet, 7 Dapur MBG Di Kuningan Tumbang

Begitu ditegaskan Sekda Kuningan U Kusmana, bahwa gagal bayar yang terjadi tahun lalu, telah diselesaikan tuntas. Untuk menghindari kejadian serupa, seluruh pos anggaran di APBD 2026 dirancang secara realistis.

“Target pendapatan hingga belanja daerah juga dibuat realistis. PAD Kuningan sendiri masih konsisten di angka Rp400 miliar. Apalagi, dana transfer pusat mengalami penurunan. Hingga seluruh komponen anggaran harus menyesuaikan,” katanya.

Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy memastikan, bahwa pembahasan APBD 2026 telah melalui proses kajian mendalam antara DPRD dan eksekutif. Salah satu fokusnya adalah merasionalisasi pos pendapatan yang selama ini dinilai tidak sesuai dengan potensi riil.

“Ada beberapa sektor yang selama ini tidak mencapai target, seperti pendapatan dari MBLB, retribusi rumah sakit, dan pertokoan Siliwangi. Setelah dikaji, potensinya ternyata tidak sebesar target sebelumnya. Lebih baik target diturunkan tetapi realistis dan bisa tercapai,” katanya

Baca Juga:
Cek Hulu Mata Air, BPBD Kuningan Segera Kaji Penyebab Banjir Cirebon
Gubernur Patok UMK Kuningan Rp2,36 Juta, Guruh: Perusahaan Nakal Kita Sangsi!
BTNGC Kuningan Singgung Isu Exsploitasi Geothermal Di Gunung Ciremai, Ini Katanya!

Nuzul juga menambahkan bahwa penurunan transfer ke daerah sebesar Rp111 miliar turut memengaruhi struktur APBD 2026. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk menjalankan prinsip efisiensi dan kehati-hatian.

“Penurunan transfer daerah tentu berdampak pada APBD. Maka semangat efisiensi harus dikedepankan agar kita tidak kembali mengalami gagal bayar seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini jadi pelajaran penting bagi kita semua,”tutupnya./tat azhari