Bisakah Pilkades Kuningan Tanpa Budaya Politik Uang?

oleh -
Photo: Alan Suwgiri

Bisakah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tanpa politik uang. Pilkades mestinya menjadi pendidikan politik yang sehat dan bersih. Tidak boleh dikotori oleh praktek politik uang.

Sejatinya pilkades ini sebagai upaya menciptakan tatanan baru, menata serta memperbaiki kembali pemerintahan untuk menjadi lebih baik demi terciptanya peningkatan perkembangan pembangunan, kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat di lingkungan desa tersebut.


Politik uang dimaksud adalah diduga membagi bagi uang kepada calon pemilih sebagai pengganti karena masyarakat tidak kerja pada saat pencoblosan. Politik uang dalam konteks pilkades ini diduga masih menjadi bagian dari pilkades.

Politik uang dalam derajat tertentu masih menjadi budaya. Di masyarakat , ada yang menganggap sebagai ongkos politik, ada yang menilai bahwa politik uang itu sebagai sesuatu yang lumrah.

Menurutnya ikhtiar pemerintah misalnya Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam meminimalisasi politik uang pada pilkades, sebenarnya sudah dilakukan dengan cara membiayai seluruh keperluan pilkades. Artinya biaya yang biasanya ditanggung calon kepala desa kini ditanggung pemerintah.

Ini sebenarnya meringankan biaya bagi calon kepala desa. Calon kepala desa tinggal membuat visi misi program kerja untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka layak dipilih. Maka, masyarakat sendiri harus mulai membiasakan memilih kepala desadari program kerja calon kepala desa.

Kalau misalnya program kerja calon kepala desa itu bagus, memiliki kapasitas dan memiliki jiwa kepemimpinan, itulah yang harus dipilih. Masyarakat harus cerdas dalam memilih pemimpin tingkat desa ini.

Pilkades harus dijadikan media pendidikan politik yang sehat. Politik uang hanya merupakan fenomena yang dapat mendeligitimasi elektoral didalam demokrasi, dalam demokrasi politik kita.

Politik uang hanya akan menggeser mekanisme mewujudkan kepentingan masyarakat menjadi diduga untuk kepentingan pribadi, diduga keluarga dan diduga kroni kroninya. Politik uang juga menjadikan adanya lingkaran tiada putus antara politik korupsi dan korupsi politik.

Maka, marilah membangun pesta demokrasi dengan politik sehat dan bersih. Sehingga tercipta pemerintahan desa akuntabel, transparan dan responsif. Kepala desa terpilih pun mampu bekerja lebih baik dari kepala desa sebelumnya demi peningkatan pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.**

Oleh-Alan Suwgiri

Mabincab PC PMII Kab. Kuningan

BERITA LAINNYA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *