Berani Intimidasi Serikat Pekerja PDAU Kuningan, Ini Hukumannya…

oleh -
Caption: KSPSI dan Serikat Pekerja PDAU Darma Putra Kuningan melakukan pertemuan

INILAHKUNINGAN- Kondisi memperihatinkan pekerja, atau buruh Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Darma Putra Kabupaten Kuningan, mendapat sorotan Kepengurusan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kuningan.

Kamis (03/12/2021), keduanya melakukan pertemuan, di Galeri Kopi Taman Cirendang. Selain membedah kondisi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kuningan diselaraskan upah PDAU terhadap pekerja, juga dilakukan sosialisasi keorganisasian serikat pekerja.


Ketua DPC KSPSI Kuningan Rahmat Hidayat, menegaskan garis intruksi, pola koordinasi, model advokasi dari pusat, cabang hingga Pimpinan Unit Kerja (PUK). Di Kuningan, selain PUK PDAU Darma Putra, yang aktif Serikat Pekerja PT Pos, Bank BRI, RS Wijaya Kusumah.

“Serikat pekerja harus menciptakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan serta berkesinambungan,” tandas pekerja PT Perhutani ini, didampingi Wakil Ketua Bidang Advokasi Muhammad Syamsudin dan Ketua Serikat Pekerja PDAU Darma Putra Kuningan, Rochman Sutadi

KSPSI mendorong setiap unit serikat pekerja agar menyelesaikan hubungan industrial dalam perusahaan secara bipartit. Solusi yang dihasilkan pada LKS bipartit jauh lebih efektif dan efisien bagi perusahaan. Meskipun Ia juga siap untuk memediasi dalam forum LKS tripartite. Bahkan, KSPSI siap tempur hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Tentu rujukannya, ada pada peraturan sesuai ketetapan peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama hingga Undang-Undang terkait. Seperti diatur dalam Permenakertrans RI Nomor Per.31/Men/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit.

“Perlu kami garis bawahi, bahwa tidak ada satupun pekerja menghendaki perusahaannya bangkrut. Sebab itu, pengusaha jangan bertindak sewenang-wenang karena tanpa pekerja perusahaan tidak bisa berkembang. Antara pengusaha dan pekerja adalah mitra,” tegas Rahmat

Bagi pekerja juga harus menghormati dan menjalankan misi perusahaan, tapi pengusaha pun menghargai pekerja secara manusiawi. Selain itu, Pasal 28 UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh,  siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota serikat pekerja.

Perusahaan juga tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi, tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh, melakukan intimidasi dalam bentuk apapun, apalagi melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja.

Di pasal 43 ditegaskan, bahwa siapa menghalang-halangi atau memaksa pekerja sebagaimana pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau denda paling sedikit Rp100 juta, paling banyak Rp500 juta.

“Ini termasuk tindak pidana kejahatan,” ucap Rahmat./tat azhari

 

BERITA LAINNYA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *