INILAHKUNINGAN– Kabar gembira buat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menyusul Dana Tunjangan Tambahan Pegawai (TPP) tertunggak 3 bulan akan segera dibayarkan bertahap oleh Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar sesuai janji politisnya.

“InsyaAllah Minggu ini kita bayarkan. Kita cairkan dulu TPP PNS untuk Februari 2025. Saya sudah perintahkan Kepala BPKAD,” ungkap Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Kamis (1/5/2025), kepada InilahKuningan

Baca Juga:
Senyum Petani 2025, Kuningan Diguyur 335 Unit Alsintan Kementan Rp10 Miliar, Berikut Rincian Jenisnya!
Atasi Lonjakan Lalin, Dishub Kuningan Perkuat Infrastruktur, Ada 4 Traffic Light 500 PJU
Tingkatkan! 17 Emas di BK, Rakerkab Koni Kuningan Susun Strategi Menuju Porprov 2026

Diakui, TPP PNS sempat tertunggak hingga 3 bulan. Tapi Ia sudah mencanangkan, pelunasan tunggakan TPP ini akan selesai dalam Program 100 Hari Kerja. Ia bersyukur,  TPP tertunggak tahun 2024 telah lunas dibayar. Tersisa TPP tahun berjalan, Maret dan April 2025.

” Insya Allah secara bertahap kita upayakan semua selesai sebelum Program 100 hari kerja ini selesai pada awal Juni 2026″, janji Mantan Sekda Kuningan itu

Bupati Dian memahami kondisi kebatinan teman-teman PNS. Apalagi dulu sebagai birokrat Ia juga ikut merasakan bagaimana sulitnya PNS ketika TPP yang sudah diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ditunda pencairannya.

 “Tetapi ingat ya, setelah hak diberikan kewajiban juga harus ditunaikan. Bekerja dengan baik dan selesaikan tugas tepat waktu”, tegas Bupati Dian

Baca Juga:
Malam Natal, Bupati Kuningan Tinjau Khidmat 4 Gereja
Anggaran Macet, 7 Dapur MBG Di Kuningan Tumbang
Cek Hulu Mata Air, BPBD Kuningan Segera Kaji Penyebab Banjir Cirebon

Bupati Dian memang dikenal sebagai orang yang disiplin, dirinya juga telah mewanti-wanti BKPSDM agar absensi serta laporan kinerja PNS diperketat. Bupati Dian menginginkan antara PNS yang rajin dengan yang hanya sekadar hadir di kantor, dibedakan TPP-nya, tidak diberlakukan flat.

Bahkan untuk lingkup Setda selain absen elektronik melalui aplikasi SIMPEG juga dilakukan absensi manual dengan tandatangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari manipulasi absensi oleh PNS.

“Saya menetapkan visi Kuningan Melesat itu, bukan untuk main-main. Demikian juga dengan Program 100 Hari Kerja. Semuanya bermuara pada kesejahteraan Masyarakat. Tentunya hal itu akan terwujud jika saya didukung oleh kinerja birokrat yang mumpuni, yang mau diajak berlari, melompat bahkan ada kalanya memanjat” tandasnha

Mengapa demikian? Kuningan dengan APBD yang terbatas, tidak akan mampu menyelesaikan persoalan daerah jika birokratnya tidak kreatif, tidak cepat, tidak presisi melaksanakan tugas.

Tapi sebelum itu, tentunya harus diperhatikan pula kesejahteraannya. Jadi Ia coba untuk memenuhi hak mereka, Ia prioritaskan. “Semoga niat baik ini mendapat dukungan penuh dari jajaran birokrat dan juga masyarakat”, harap Bupati Dian./tat azhari