Ahli Nasional: Kasus Batal Tender Kuningan Ada Penyimpangan

oleh -
Photo: Kantor Bupati Kuningan

INILAHKUNINGAN- Kasus pembatalan tender proyek Rehabilitasi Jalan Wisata Ipukan APBD Kuningan, Jawa Barat senilai Rp500 juta kembali ditanggapi secara nasional. Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Nasional, I Made Heriyana menegaskan, kasus pembatalan lelang tanpa alasan oleh Pokja Pemilihan Penyedia Barjas Kuningan, adalah bentuk penyimpangan.

Kata I Made, mengacu pada regulasi, tender gagal bisa terjadi kalau ada alasan bertanggungjawab. Diingatkan, pokja pemilihan penyedia bertugas sampai menyampaikan berita acara pemilihan ke PPK. Selanjutnya PPK akan adakan review terhadap berita acara pokja.



Saat review, bisa saja evaluasi ulang. Atau atas perintah pengguna anggaran (PA), tender dibatalkan. Tapi tentu harus ada alasan. Tidak bisa serta merta batal. Apalagi sistem pun akan meminta alasan. “Pada posisi PA akan membatalkan tender, PA akan meminta pokja barjas membatalkan tender. Yang akhirnya, pokja pemilihan mengeksekusi pembatalan dalam sistem,” katanya, Minggu (13/11/2022), kepada InilahKuningan

Saat pembatalan, sistem akan minta alasan. Kalau tidak ada alasan, berarti ada penyimpangan aturan. Contoh, alasan refocusing anggaran atau kesalahan dokumen. Itu bisa menyebabkan tender bisa diulang, bukan evaluasi ulang. Tapi harus dibuktikan dokumen mana, yang tidak sesuai aturan. Harus juga terkonfirmasikan ke pemenang tender.

Kasus Kuningan kalau posisinya sudah ada pemenang tender, lalu dibatalkan tanpa alasan, maka itu jelas penyimpangan. “Saya tidak bisa menyatakan itu benar. Karena semua sudah diatur. Kalau tender hilang, dibatalkan, diulang kembali, itu kerugian pemenang tender,” tegas I Made Heriyana, yang juga Pokja Pemilihan Penyedia Kota Denpasar, Bali itu

Namun kasusnya menurut I Made, masih adminitratif, belum perdata karena belum berkontrak. Maka, harus ditindaklanjuti Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kuningan dulu. APIP harus memeriksa. APIP bisa menyelidiki.

“Jawabannya bisa ketemu di APIP. Kalau betul penyimpangan, tentu ada konsekwensi hukum,” tandas I Made./tat azhari

BERITA LAINNYA

Tinggalkan Balasan