Studi Kasus Gerakan Mahasiswa 2025: Aksi #IndonesiaGelap dan Tuntutan Reformasi Demokrasi

PADA tahun 2025, gerakan mahasiswa kembali menjadi perhatian utama dalam dinamika politik Indonesia. Aksi unjuk rasa #IndonesiaGelap menunjukkan keresahan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Gerakan ini dimulai pada Februari 2025 dan dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Mereka menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari menolak pemangkasan anggaran pendidikan hingga menolak revisi undang-undang yang dapat melemahkan supremasi sipil. Studi kasus gerakan mahasiswa #IndonesiaGelap akan dibahas secara menyeluruh dalam artikel ini. Ini akan membahas sejarah gerakan, prosesnya, tuntutan yang diajukan, dan konsekuensi yang ditimbulkannya bagi proses demokrasi di Indonesia.

Gerakan #IndonesiaGelap dimulai dari rasa tidak puas para mahasiswa terkait kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan sektor pendidikan dan kebutuhan dasar masyarakat melalui efisiensi anggaran. Pada 20 Februari 2025, demonstrasi besar-besaran dilaksanakan di berbagai kota dengan ribuan mahasiswa bergerak turun ke jalan, mengangkat poster tuntutan dan mengungkapkan kritik terhadap kebijakan yang kurang transparan dan minim kajian akademis.

Salah satu perhatian utama adalah penghapusan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran yang mengakibatkan pemotongan besar-besaran pada program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta kelangkaan subsidi LPG. Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, menekankan bahwa gerakan ini melampaui sekadar unjuk rasa biasa, ini adalah panggilan serius yang mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan yang berdampak buruk bagi masyarakat.

Media sosial menjadi arena penting untuk menyebarluaskan pesan solidaritas dan dukungan, dengan tagar IndonesiaGelap menjadi topik populer di berbagai platform. Namun, aksi ini juga disertai dengan ketegangan, termasuk bentrokan dengan aparat keamanan di beberapa tempat, yang memunculkan pertanyaan tentang kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan aspirasi dalam sebuah demokrasi.

Selain menuntut pencabutan kebijakan tersebut, mahasiswa juga menolak amandemen Undang-Undang TNI yang memperluas keterlibatan militer dalam urusan sipil, meminta evaluasi atas kebijakan pertambangan yang melibatkan institusi pendidikan, dan mendesak pencairan tunjangan kinerja untuk dosen ASN. Gerakan ini menunjukkan keberanian para mahasiswa untuk mengambil peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

Gerakan mahasiswa #IndonesiaGelap di tahun 2025 menekankan pentingnya peran pemuda sebagai pengawas demokrasi serta pengingat bagi pemerintah terkait tanggung jawab mereka untuk menerapkan kebijakan yang jelas, adil, dan berfokus pada masyarakat. Walaupun menghasilkan perdebatan dan tantangan, aksi ini membuka kesempatan untuk diskusi yang krusial mengenai arah kebijakan nasional dan masa depan demokrasi di Indonesia.

Keberlangsungan gerakan ini sangat tergantung pada reaksi pemerintah dan sejauh mana ruang publik bersifat terbuka untuk partisipasi politik yang aktif. Dengan demikian, penguatan sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berekspresi dan peningkatan keterlibatan generasi muda perlu menjadi fokus utama agar impian akan keadilan sosial dan kesejahteraan dapat terwujud. Gerakan IndonesiaGelap lebih dari sekadar aksi protes, melainkan sebuah momentum untuk refleksi dan perubahan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.**