INILAHKUNINGAN-  Polemik limbah kotoran hewan (kohe) sapi dari peternakan di Kelurahan Cipari yang mencemari aliran sungai di Kelurahan Winduherang hingga kini belum mendapat penanganan serius dan pasti. Kondisi ini memicu keresahan masyarakat setempat, terutama saat musim hujan datang dan aliran kohe kerap meluber ke sungai.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Terknologi (Kabid PSDT) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan, H Dadang Budiana menyampaikan bahwa sebenarnya pemerintah daerah tidak tinggal diam. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk memfasilitasi bantuan dan kerja sama dengan berbagai pihak.

“Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dan Peternakan sudah memberikan sejumlah bantuan. Terbaru, kami bantu pipanisasi di wilayah Cisantana Palutungan, seperti pipa ukuran 4 inch sebanyak 110 batang, dan 5 inch sebanyak 10 batang,” ujar H Dadang

Namun, khusus untuk peternak di Kelurahan Cipari, upaya bantuan menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait pembiayaan. Menurut H Dadang, beberapa kali pengajuan bantuan ke pemerintah provinsi tidak di-acc karena adanya refocusing anggaran.

Meski demikian, Dinas tidak berhenti berupaya. “Kami pernah turun langsung ke lokasi bersama Badan Percepatan Penanganan Kemiskinan (BP Taskin). Di sana sudah ada pabrik pengolah pupuk organik, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta pipanisasi. Tapi masalahnya muncul lagi ketika musim hujan. Ada saja oknum peternak yang nakal dan sengaja membuang kohe ke sungai,” ungkapnya.

H Dadang menambahkan, Pemda juga telah menggandeng PT Pupuk Indonesia dalam pembangunan pabrik pupuk di Cidahu dan Cipari. Langkah ini merupakan bagian dari 100 hari kerja Bupati Kuningan yang menyatakan fokus terhadap persoalan kohe sapi di Cipari.

“Pak Bupati bahkan pernah bilang, satu-satunya masalah di Kabupaten Kuningan yang belum pernah terselesaikan adalah masalah kohe. Beliau juga sudah meminta dukungan dari seluruh kampus di Kuningan, khususnya yang memiliki fakultas peternakan, untuk membantu mencari solusi,” tambahnya.

Terkait wacana relokasi peternak dari Cipari, H Dadang menilai solusi itu sulit diwujudkan. “Butuh lahan yang luas dan rata, anggaran yang besar, dan yang paling berat, peternak banyak yang enggan direlokasi karena jarak dari rumah mereka menjadi jauh,” pungkasnya.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masyarakat tetap berharap ada tindakan yang lebih konkret dan tegas, terutama terhadap peternak nakal yang masih membuang limbah ke sungai secara ilegal. Pemerintah pun diharapkan segera menemukan solusi jangka panjang yang berkelanjutan untuk mengakhiri polemik yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun ini./tat azhari