Bupati Kuningan Bakal Pinjam Dana Rp95 Miliar Ke Bank, Pembiayaan APBD Melonjak Jadi Rp118 Miliar

INILAHKUNINGAN- Hutang-hutang APBD Kabupaten Kuningan akan terus bertambah. Terbaru, ada rencana pengajuan pinjaman Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar ke Bank Jabar Banten (BJB) senilai Rp95 miliar.

Rencana pinjaman dana tersebut, diungkap Fraksi Partai Gerindra DPRD Kuningan, dalam Pandangan Umum atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2025, di Gedung DPRD Kuningan.

Fraksi Partai Prabowo Subianto itu, awal menyoroti tajam persoalan keuangan daerah, terutama potensi gagal bayar dan penambahan utang Pemkab Kuningan.

“Perlu perhitungan matang dan realistis atas target pendapatan daerah, mengingat pengalaman pahit gagal bayar APBD Kuningan hingga saat ini. Kita tidka ingin pemici tragedy gagal bayar akibat penetapan target pendapatan yang terlalu optimis kembali terulang,” tandas Juru Bicara Fraksi Gerindra, Sri Laelasari, Jumat (25/7/2025), kepada InilahKuningan

Maka Ia mempertanyakan PAD Kuningan yang naik 6,74% dari APBD induk, apakah telah melalui kalkulasi yang cermat dan realistis. Selain itu, Fraksi Partai Gerindra menyoroti melonjaknya nilai penerimaan pembiayaan dalam APBD Perubahan 2025 dari sebelumnya Rp25,39 miliar menjadi Rp118,94 miliar.

Kenaikan itu sebagian besar bersumber dari rencana pinjaman daerah sebesar Rp95 miliar, selain dari Silpa tahun sebelumnya.

“Ini menjadi catatan tersendiri dalam sejarah keuangan daerah kita. Dengan kondisi gagal bayar yang belum selesai dan beban pinjaman baru, apakah kemampuan fiskal daerah sudah dihitung secara cermat? Apa saja dampaknya terhadap APBD ke depan?” tanya Sri Laelasari

Fraksi Partai Gerindra mengingatkan, bahwa pembahasan APBD maupun perubahan anggaran adalah kewajiban bersama yang harus dilandasi tanggung jawab dan kajian mendalam. Politik anggaran yang sehat, menjadi sangat strategis dalam menjawab dinamika dan kondisi aktual daerah.

“Perubahan anggaran harus diarahkan untuk menjawab persoalan riil masyarakat, bukan sekadar bersifat seremonial. Fokus pembangunan menjelang akhir 2025 harus benar-benar memberi manfaat dan sesuai relevansi dengan situasi saat ini,” katanya./tat azhari