Beli Mobdin DPRD Kuningan Rp2,6 Miliar Wajib, Ini Kajian Efisiensi Exsekutif

INILAHKUNINGAN- Pro kontra agenda pengadaan Mobil Dinas (Mobdin) baru Pimpinan DPRD Kuningan Tahun 2025 senilai Rp2,6 miliar (bukan Rp3 miliar), dijawab eksekutif. Pj Sekda Kuningan Beni Prihayatno mengakui, sebelumnya APBD menganggarkan pengadaan mobdin Bupati, Wakil Bupati, dan 4 Pimpinan DPRD Kuningan.

“Tapi setelah terbit Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBD, maka alokasi mobdin Bupati dan Wakil Bupati tidak direalisasi. Anggaran dialihkan untuk prioritas lain. Jadi bupati dan wakil bupati, mengoptimalkan mobdin lama,” terang Beni Prihayatno, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuningan, Dr H A Taufik Rochman, dan Asda II Setda Kuningan H Deden Kurniawan, di Kantor Pj Sekda Kuningan, Selasa (15/04/2025), kepada InilahKuningan

Begitu untuk 4 pimpinan DPRD, semula juga tidak akan direalisaasi, bahkan ada kesepakatan pernyataan penolakan resmi dari mereka, Tapi sesuai PP 18 Tahun 2017 dan perubahannya PP No 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, mengatur jika pemerintah daerah belum menyediakan kendaraan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, maka mereka harus diberikan tunjangan transfortasi.

Besaran tunjangan transfortasi setiap anggota DPRD sendiri, adalah Rp14 juta, dikali 50 anggota DPRD, total kebutuhan mencapai Rp23 miliar. Terkait 4 Pimpinan DPRD, berarti tunjangan transfortasi Rp6 miliar selama 5 tahun tugas. Maka berdasar hasil kajian TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah,red), daripada APBD mengeluarkan dana Rp6 miliar, lebih efisien beli mobdin hanya Rp2,6 miliar. Kelebihannya lagi, pemda juga jadi punya aset. Berbeda memilih memberi tunjangan transfortas, selain tidak efisien, pemda tidak punya aset.

“Yang bicara itu aturan. Untuk DPRD beda, ada pilihan kalau tidak diberi mobdin, harus diberi tunjangan transfortasi. Jadi bukan keinginan DPRD, itu PP mengatur. Beda dengan eksekutif, tidak ada pilihan itu,” jelas Kepala BPKAD Kuningan, Dr HA Taufik Rochman

Atas dasar kajian efisiensi anggaran tersebut sesuai PP, maka 4 Pimpinan DPRD Kuningan sepakat pengadaan mobdin baru Rp2,6 miliar. “Jadi kita kaji jangka panjang 5 tahun kedepan. Kalau jangka pendek iya, kelihatannya tidak efisien,” ujar HA Taufik Rohman./tat azhari