INILAHKUNINGAN- Telah ditandatangani 6 isi fakta integritas oleh exsekutif dan legislatif Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dalam unjuk rasa di Gedung DPRD Kuningan, telah membuat ribuan Honorer R2 dan R3 Kota Kuda ini, bernafas lega.

Baik DPRD, Pemkab Kuningan, sepakat untuk menuntaskan tuntutan Forum Honorer Kuningan terkait pengangkatan tenaga honorer non-ASN dan isu-isu terkait status kepegawaian, sesuai komitmen dalam fakta integritas.

Baca Juga:
Berkah! Warga Kuningan Bantu Korban Bencana Sumatera Rp800 Juta, Disalurkan Baznas RI
Senyum Petani 2025, Kuningan Diguyur 335 Unit Alsintan Kementan Rp10 Miliar, Berikut Rincian Jenisnya!
Atasi Lonjakan Lalin, Dishub Kuningan Perkuat Infrastruktur, Ada 4 Traffic Light 500 PJU

Bunyi isi 6 fakta integritas, ialah pengangkatan Non-ASN Database BKN untuk R2, R3 Kabupaten Kuningan berdasarkan masa kerja, berkomitmen untuk tidak melaksanakan rekrutmen CPNS dan PPPK Formasi Umum sebelum pengangkatan Non-ASN Database BKN.

Selain itu, mendorong pemerintah pusat segera mengesahkan RPP Manajemen ASN turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, mendorong pemerintah pusat segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Pengangkatan Tenaga Non-ASN ke PPPK Penuh Waktu.

Kemudian mendorong Revisi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terakhir penyelesaian secara bertahap dan evaluasi.

Artinya, DPRD dan Pemkab Kuningan sepakat untuk menyelesaikan seluruh tuntutan tersebut secara bertahap dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan setiap langkah diambil sesuai dengan kesepakatan.

Baca Juga:
Tingkatkan! 17 Emas di BK, Rakerkab Koni Kuningan Susun Strategi Menuju Porprov 2026
Malam Natal, Bupati Kuningan Tinjau Khidmat 4 Gereja
Anggaran Macet, 7 Dapur MBG Di Kuningan Tumbang

“Pertemuan evaluasi akan dilakukan setiap periode waktu 3 bulan untuk memastikan bahwa komitmen ini dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab,” tandas Ketua Forum Honorer R2 dan R3 Kuningan, Iyan Oyang, Jumat (17/01/2025), kepada InilahKuningan

Fakta Integritas ini, ditandatangani lengkap oleh Ketua DPRD Kuningan, Pj Bupati Kuningan, Pj Sekda Kuningan, Ketua Komisi I DPRD Kuningan, Ketua Komisi IV DPRD Kuningan, Kepala BKPSDM Kuningan, Kabag Organisasi Setda Kuningan dan Ketua Forum Honorer R2 dan R3 Kuningan.

Fakta integritas ditembuskan ke Presiden RI, Ketua DPR RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Kepala Badan kepegawaian Negara RI./tat azhari