INILAHKUNINGAN- Kisruh Gagal Bayar APBD Kuningan 2022, memantik para mantan Anggota Fraksi PDIP DPRD Kuningan. Mereka konsolidasi, lalu berdiskusi serius di kediaman Exs Politisi Senior PDIP Kuningan, Ading Sugandi di Desa Luragung.

Selain silaturahmi, mereka membahas isu- isu hangat di Kabupaten Kuningan, termasuk isu tunda bayar. Mereka pun merasa miris dengan masalah tersebut. Sebab sebagai mantan anggota DPRD, diantaranya juga pernah duduk di Panitia Anggaran DPRD, merasa aneh dengan kejadian viral tunda bayar.

Baca Juga:
Anggota Komisi XII DPR Dorong Bank Sampah Berbasis Desa Di Kuningan
Panggil PLN, Rokhmat Ardiyan Tanyakan CSR Untuk Kuningan, Hasilnya?
Digertak DPRD Kuningan, Distributor Penahan 50 Ijazah Mantan Karyawan Pilih Menyerah

“Seharusnya dewan dan TAPD sudah bisa mendeteksi persoalan tersebut dari awal, karena realisasi APBD itu dibahas per tri wulan. Jadi baik target maupun realisasi pembelanjaan itu pasti akan terkontrol. Mana fungsi pengawasan DPRD?,” tanya Exs Anggota Fraksi PDIP Kuningan, Yanto Sugiyanto, Selasa (14/2/2023), kepada InilahKuningan

Jadi ketika sekarang persoalan tunda bayar akan di pansuskan oleh DPRD, apanya yang mau dipansuskan. Ia mengingatkan, bahwa utang Rp94 milliar itu adalah hutang pemerintah. “Kalau pemerintah itu berarti eksekutif dan legislatif. DPRD jangan cuci tangan,” sindir Yanto, diamini para mantan Anggota Fraksi PDIP lain. Ada Sujono, Ading Sugandi, Bambang Suela, Uus Kusmala, dan Tedy Gunawibawa

Yanto, mantan Wakil Rakyat Tahun 2004- 2009 tersebut, menegaskan, bahwa tunda bayar ada kaitannya dengan kebocoran PAD dan target tidak tercapai. “Sekarang kita butuh uang, bukan butuh pansus. Pokir anggota DPRD jumlahnya cukup besar, tolong ikut diturunkan agar uangnya bisa dipakai untuk menutupi anggaran yang lain yang lebih urgen,” tandasnya

Mereka juga meminta kepada bupati dan jajaran agar senantiasa kompak. Ia mendengar bahwa sekarang sedang terjadi disharmonisasi antara dinas dengan dinas, dinas dengan bidang, bahkan antar bidang. Jadi kepada baperjakat diimbaunya agar ketika menempatkan seorang pejabat hendaknya memperhatikan track rekord pejabat tersebut. Sehingga tidak akan menjadi masalah dikemudian hari.

Baca Juga:
Melanggar Etik, Politisi PKB Kuningan Segera Di PAW, Penggantinya?
Keluhkan Drainase, Rombongan Tokoh Windusengkahan Curhat Ke Rokhmat Ardiyan
Diduga Bodong Perizinan, Gudang Distributor Desa Cinagara Disidak DPRD Kuningan, Zul: Statusnya Tidak Jelas!

Para mantan Politisi PDIP itupun sepakat, jika Acep Purnama sebagai Bupati Kuningan menghadapi persoalan hukum, mereka tidak akan ikut campur. Tapi kalau ada pihak-pihak yang ingin mencoba mengganggu kinerja Acep Purnama dengan cara-cara yang inkonstitusional, maka akan berhadapan dengan mereka.

“Kami tidak akan membiarkan Kuningan hancur berantakan akibat ada pihak-pihak yang mencoba membuat kegaduhan,” tegas Yanto./tat azhari