INILAHKUNINGAN- Koordinator Aliansi Masyarakat Kuningan (Alamku) Yusuf Dandi Asih, menyoroti maraknya pemanfaatan air secara ilegal yang bersumber dari kawasan Gunung Ciremai. Sayang, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) terkesan diam membiarkan, tanpa pengawasan hingga tindakan tegas.

“Banyak pemanfaatan air yang tidak memiliki izin jelas, bahkan digunakan untuk kepentingan komersial,” tandas Yusuf Dandi Asih, dalam aksi unjuk rasanya, di Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) Kuningan

Baca Juga:
Dijemput Bupati, Pasutri Warga Kuningan Korban TPPO Mafia Kamboja Tiba Di Jakarta
Nasib Kades Kalimanggis Kulon, Sudah Mundur, Kini Dipolisikan, Ini 6 Point Dugaan Korupsinya!
Jelang Nataru 2025, Aparat Cek Kelaikan Bus Hingga Tes Urine Sopir, Ini Hasilnya!

Kabupaten Kuningan hari ini masih dihadapkan pada banyak pemanfaatan air yang ilegal. Air-air itu berasal dari kawasan Gunung Ciremai, namun perizinannya simpang siur dan tidak transparan.

Dampaknya, lanjut Yusup, masyarakat di wilayah hilir kini mulai merasakan kekeringan serius. Ia mengungkapkan keluhan warga dari Desa Cileuleuy, Cisantana, Sagarahiang dan Desa Puncak yang mengaku sudah tidak bisa bercocok tanam, seperti lima hingga sepuluh tahun lalu.

“Dulu masyarakat bisa panen padi dua sampai tiga kali setahun. Sekarang hanya dua kali, bahkan sebagian wilayah mengalami penurunan hasil panen yang cukup signifikan,” ujarnya.

Dalam orasinya, Yusup juga mengkritik jawaban pihak Balai TNGC yang dinilai tidak konsisten dan tidak transparan ketika diminta menjelaskan data pemanfaatan air.

Baca Juga:
Warga Kuningan Korban TPPO Mafia Kamboja Berhasil Dijemput Bareskrim Polri
2 Organ Kepemudaan Kuningan Tuntut Aparat Tindak Penghina Suku Sunda
Ngaku Jaga Alam, Tapi Masyarakat Kuningan Kehilangan Air? Cek 3 Kegagalan BTNGC

“Saya tanya soal debit air, jawabannya tidak jelas. Ketika ditanya soal jumlah pemanfaatan yang tidak berizin, setelah ditekan cukup lama baru muncul angka sekitar 15 titik, itu pun hanya di wilayah tertentu. Padahal kami punya data sendiri,” tegasnya.

Alamku mengklaim telah mengantongi data puluhan titik sumber air, lengkap dengan besaran volume dan arah pemanfaatannya. Data tersebut, menurut Yusup, akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

“Kami serahkan nanti kepada kepolisian dan kejaksaan untuk memilah mana yang berizin, mana yang tidak, mana untuk kepentingan masyarakat dan mana untuk kepentingan komersial tanpa izin. Data kami kurang lebih ada sekitar 40 titik mata air,” ungkapnya./tat azhari