INILAHKUNINGAN- Tidak sedikit pihak merasa pesimis Panitia Khusus (Pansus) Gagal Bayar Pemkab Kuningan Tahun 2022, akan terwujud di DPRD Kuningan.  Tak terkecuali, Pengamat Politik dan Kebijakan Daerah, Abdul Hakim. Ia merasa pesimis Pansus Gagal Bayar 2022 akan terbentuk, mengingat masalah kini tengah dalam tahap penyelesaian exsekutif.

“Saya kok pesimis,  kalau pansus ini bisa terwujud. DPRD itu kan lembaga politik, bisa saja sekarang sedang berlangsung lobi-lobi politik agar pansus tidak jadi dibentuk,” kata Hakim, Rabu (15/2/2023).

Dari pemberitaan di berbagai media online, memang sejak awal ada 7 fraksi telah melayangkan surat usulan pansus kepada pimpinan DPRD. Namun dalam perjalanannya kemudian, Ia mempertanyakan kenapa hanya ada 5 fraksi saja yang muncul.

“Awalnya kan saya baca dari media online, itu ada 7 fraksi yang mengusulkan. Tapi waktu konferensi pers kok cuma 5 fraksi. Ini indikasi sudah adanya gerakan-gerakan politik untuk membuyarkan arah menuju pansus,” ujar Hakim

Untuk itu, Ia sangat berharap DPRD sebagai lembaga politik yang memiliki fungsi kontrol terhadap eksekutif, agar serius dalam menjalankan tugas tersebut. Itu artinya, fraksi-fraksi yang sudah mengusulkan pansus agar konsisten dengan usulan tersebut.

“Fraksi-fraksi yang sudah mengusulkan adanya pansus, itu harus serius dan konsisten dengan niatan awal. Jangan sampai di tengah jalan malah berubah dengan faktor-faktor lain. Ini prosesnya kan akan panjang,” kata dia

Secara pribadi, Hakim setuju adanya Pansus untuk membuka secara luas apa yang sebenarnya terjadi dalam perencanaan APBD TA 2022. Meskipun DPRD harus ikut bertanggungjawab terkait adanya gagal bayar Rp94 miliar lebih, bahkan berdasarkan isu, angkanya mencapai ratusan miliar, tapi fungsi kontrol harus terus dijalankan oleh DPRD.

“Kita tidak mau sebenarnya, mendengar ada masalah ini di Kuningan. Ini malah menjadi obrolan di daerah lain, bahkan di pusat. Kan malu kita. Makanya kalau DPRD berdasarkan usulan fraksi-fraksi mengusulkan pansus, saya setuju dan harus kita kawal bersama-sama,” ajak dia

Lalu bagaimana jika pansus tidak terwujud, atau gagal pansus, Hakim memprediksi bola panas gagal bayar malah akan bergulir di gedung DPRD.

“Kalau pansus tidak jadi, saya khawatir bola panas ini malah terus bergulir di DPRD. Semua akan menyorot DPRD. Makanya kita lihat saja di rapat paripurna, apakah yang menginginkan Pansus itu bertahan 7 fraksi, atau 5 fraksi, atau malah tinggal 2 atau 1 fraksi saja,” sebutnya.

Di gedung DPRD sendiri, 4 fraksi misterius, belum terlihat hadir untuk mengikuti paripurna pembentukan Pansus Gagal Bayar 2022. Padahal jadwal pukul 13.00. Ke 4 fraksi itu, Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi PKB dan Fraksi PPP. Mereka baru nongol sekitar pukul 14.30./muh