Kuasa Hukum: Tidak Penting Bupati Kuningan Klarifikasi Ke KPK

INILAHKUNINGAN- Saran Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Kuningan (Uniku) Dr Suwari Akhmaddhian, agar Bupati Kuningan H Acep Purnama sebagai tertuduh dalam dugaan skandal Mega Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Kuningan Tahun 2023 senilai Rp117 miliar, segera melakukan klarifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, tidak digubris Kuasa Hukumnya, Dadan Somantri Indra Santana.  

“Sebagai Kuasa Hukum H Acep Purnama, saya berpendapat bahwa ketika klien kami nanti membuat laporan polisi tentang telah terjadinya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau penghinaan tentunya tidak penting bagi klien kami untuk melakukan klarifikasi ke KPK apakah sudah ada laporan dugaan tindak pidana korupsi atau tidak,” tandas Dadan, Kamis (08/06/2023), kepada InilahKuningan

Adapun yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika RI, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertanggal 23 Juni 2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang ITE,  yaitu pada Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat 3 yang terdapat pada poin 3 huruf d menyatakan bahwa: “Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik Undang-Undang ITE”.